Selasa 18 Desember 2018, 19:00 WIB

Massa Pekerja Industri Logam Tuntut Revisi UMP DKI Jakarta

Atalya Puspa | Megapolitan
Massa Pekerja Industri Logam Tuntut Revisi UMP DKI Jakarta

Ilustrasi

 

MASSA dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, (18/12).

Sekelompok massa yang datang dari berbagai wilayah di Jakarta tersebut menggunakan atribut serbamerah. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang berlaku tahun depan.

Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja LEM SPSI Yulianto mengungkapkan, pihaknya mendesak Anies untuk merevisi UMP DKI Jakarta yang mereka nilai tertinggal dari Karawang dan Bekasi.

"Kami menuntut Pak Anies untuk merevisi UMP DKI Jakarta yang sekarang Rp3,940 juta. Kita sudah kalah dengan Karawang Bekasi. Padahal dulu DKI Jakarta paling tinggi, sekarang kita ketinggalan," ujar Yulianto di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, (18/12).

Ia menekankan, UMP DKI Jakarta tertinggal sebesar Rp300 ribu jika dibandingkan dengan kawasan tetangga, Karawang dan Bekasi, yang bakal menerapkan UMP Rp4,2 juta pada 2019.

Selain itu, lanjut Yulianto, buruh meminta penetapan upah sektoral disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Kami minta Pak Anies untuk tetap menetapkan UMSP 86 subsektor walaupun ada Peraturan Menteri Nomor 15," ujarnya.

Dalam menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andi Yansyah mengatakan pihaknya tidak akan merevisi UMP yang sudah diteken. UMP dan upah sektoral yang ditetapkan Anies bakal diberlakukan mulai awal 2019.

"Pak Gubernur tetep fokus menciptakan kesejahteraan buruh. Insya Allah akhir Desember atau awal Januari kita sudah tetapkan upah sektoral," kata Andri. (A-2)

Baca Juga

Antara/Muhammad Adimaja

Dalam Dua Pekan Hampir 3.000 SIKM Diterbikan Pemprov DKI Jakarta

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 02 Juni 2020, 23:56 WIB
Sementara permohonan yang ditolak mencapai 36.857 permohonan SIKM dan menunggu validasi penjamin ada 1.680 permohonan dan 19.577 permohonan...
AntaraDhemas Reviyanto

Tak Terapkan Protokol Kesehatan, Perusahaan Didenda Rp20 Juta

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 02 Juni 2020, 23:29 WIB
Penemuan ini berdasarkan sidak yang dilakukan pada hari ini. Atas pelanggaran itu, Disnaker memberikan sanksi denda kepada perusahaan...
MI/Susanto

Polisi: Dwi Sasono tidak Terindikasi Jaringan Pengedar Narkoba

👤Antara 🕔Selasa 02 Juni 2020, 22:56 WIB
PENYIDIK Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan tidak menemukan adanya indikasi aktor Dwi Sasono alias DS terlibat dalam...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya