BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Baru Cover 26% Jumlah Pekerja

Penulis: Dwi Apriyani Pada: Minggu, 16 Des 2018, 15:15 WIB Nusantara
BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Baru Cover 26% Jumlah Pekerja

MI/Dwi Apriyani

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memiliki tugas berat mengcover pekerja untuk bergabung menjadi peserta. Seperti halnya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Sumatra Bagian Selatan (Sumbangsel). Meski sudah memaksimalkan upaya sosialisasi, namun target mampu mengcover 2,8 juta pekerja di Sumbagsel belum dapat tercapai.

Tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel sudah berhasil mengcover 26,72% pekerja baik dari penerima upah, bukan penerima upah dan jasa konstruksi dari total 2,8 juta pekerja yang ada di Sumbagsel.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Arief Budiarto mengatakan, tahun depan pihaknya menargetkan dapat mencapai target tersebut yakni mengcover 2,8 juta pekerja yang ada di wilayah Sumbagsel. Untuk itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke perusahaan, serikat pekerja dan media.

"Karena potensinya tahun depan masih besar, untuk di penerima upah ada 1,3 juta pekerja, bukan penerima upah 1,3 juta pekerja dan jasa konstruksi 215.469 pekerja. Di bulan ini juga kita masih mengejar penambahan peserta," kata dia.

Arief menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan penambahan peserta. Sejauh ini, pekerja penerima upah yang menjadi sasaran adalah pekerja di perkebunan, subcon migas, tambang batubara, non ASN dan perangkat desa, sedangkan untuk Bukan Penerima Upah, itu nelayan, petani dan home industry.

"Kalau jasa kontruksi itu ke proyek LRT, proyek jalan tol dan proyek Pemda," ujarnya. 

Sementara itu untuk pembayaran jaminan, lanjut Arief, tahun ini BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel berhasil membayarkan Rp362.256.215.467 kepada peserta.

"Total ada 39.106 kasus yang dibayarkan. Yakni, jaminan hari tua (JHT) ada 34.333 kasus, jaminan kecelakaan kerja (JKK) 1.602 kasus dan jaminan pensiun (JP) ada 2.711 kasus," kata dia.

Arief tidak menampik bahwa masih banyak pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengatakan pengikutsertaan pekerja untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan memang cukup kompleks. Butuh peran serta semua pihak, termasuk dari Pemerintah Daerah, serta kepatuhan dan kesadaran dari badan usaha sendiri.

"Dengan persentase tersebut memang cukup miris, kami juga menyayangkan perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya, padahal sudah jelas ada PP yang mengatur bahwa pekerja wajib didaftarkan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja terjamin perlindungannya," ujarnya.

 

Baca juga: Karyawan Istaka Karya Korban Penembakan tidak Dapat Santunan BPJS

 

Untuk memperbesar garapan kepesertaan tahun depan, kata Arief, pihaknya tetap melanjutkan strategi yang sekarang telah dilaksanakan. Salah satunya menggandeng pihak ketiga yang memiliki peran lebih kuat untuk menggaet perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta, yakni kejaksaan dan dinas tenaga kerja setempat.

Ia menambahkan BPJS Ketenagakerjaan juga telah membentuk Desa Sadar Jaminan Sosial untuk menggarap kepesertaan di sektor usaha yang potensial, seperti Perkebunan. 

"Melalui program desa sadar itu kami bisa mengenalkan apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan saya piker itu cukup berhasil," katanya.

Arief menambahkan pihaknya telah membuat Desa Sadar Jaminan Sosial di 8 desa yang ada di Sumsel. Keberhasilan program tersebut, kata dia, terlihat dari adanya keinginan mendaftar jadi peserta dari pihak aparatur desa, seperti kepala desa dan perangkatnya.

Selain itu, pihaknya juga telah membentuk sistem keagenan Penggerak Jaminan Sosial (Perisai) untuk memperluas cakupan kepesertaan terutama dari sektor informal. 

"Di Palembang sudah ada 44 agen Perisai yang telah mengumpulkan sebanyak 5.400 peserta, mereka ini terus menyosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan ke masyarakat," tandasnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More