Rabu 12 Desember 2018, 11:21 WIB

Terbitkan 2 Inpres, Jokowi Serius Pacu Pembangunan Papua

Raja Suhud | Ekonomi
Terbitkan 2 Inpres, Jokowi Serius Pacu Pembangunan Papua

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

 

KETUA Desk Papua Kementerian PPN/Bappenas Oktorialdi mengatakan Presiden Joko Widodo dalam setahun terakhir telah menerbitkan dua Paket Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua, yakni Inpres No 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Inpres No 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan PON XX tahun 2020 di Provinsi Papua.

Menurut Okto, Paket Kebijakan Inpres 9/2017 menekankan komitmen untuk percepatan bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital dan konektivitas yang membuka isolasi wilayah dan mendorong pengembangan kawasan potensial.

"Paket kebijakan ini ditujukan kepada 25 Menteri, Gubernur Papua dan Papua Barat dan para Bupati/Walikota se-Tanah Papua," ujar Okto saat berbicara dalam diskusi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat di Jakarta, Selasa (11/12).

Hadir juga dalam diskusi itu Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Sekretaris Desk Papua Velix F Wanggai, dan Program Manager Desk Papua Bappenas Theresia Ronny Andayani

Dalam melaksanakan paket kebijakan Inpres 10/2017 tentang Dukungan PON XX 2020 di Papua, lanjut Okto, Pemerintah melihat proyek pembangunan venue PON di Papua memiliki arti penting, bukan sekadar keolahragaan, namun kebanggaan Indonesia di wilayah Timur dan sebagai tanda kebangkitan olahraga dari Papua.

Baca Juga: Trans Papua Tulang Punggung Ekonomi Rakyat Papua

Sementara itu, Paket kebijakan Inpres 10/2017 ditujukan kepada 21 Kementerian/Lembaga, Gubernur Papua dan enam Bupati/Wali Kota di Papua. Komitmen Pemerintah pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 adalah membangun prasarana dan sarana olahraga Istora, akuatik, hoki, kroket dan velodrome di Kabupaten Jayapura, penataan kawasan olahraga, serta pembangunan baru dan/atau perawatan rumah susun sebagai wisma atlet di Jayapura, Merauke dan Mimika.

"Melalui kebijakan percepatan pembangunan ini, Pemerintah memperkuat koordinasi dan sinergisitas perencanaan dan pelaksanan kebijakan, program, kegiatan, proyek, lokasi dan output percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua," ujar Okto.

Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Sekretaris Desk Papua Velix F Wanggai menjelaskan dalam melaksanakan paket kebijakan Inpres 10/2017 tentang Dukungan PON XX 2020 di Papua, Pemerintah melihat proyek pembangunan venue PON di Papua memiliki arti penting, bukan saja keolahragaan di Papua, namun kebanggaan Indonesia di wilayah Timur dan sebagai tanda kebangkitan olahraga dari Papua. Kementerian PPN/Bappenas melakukan koordinasi perencanaan penyelenggaraan PON XX 2020 di Papua sesuai dengan arah kebijakan RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

"Dari hasil pertemuan Menteri PPN/Bappenas dan Gubernur Papua pada 31 Oktober 2018, disepakati langkah-langkah pemantapan dan penajaman program pengembangan kluster-kluster kawasan secara terpadu di 5 kluster Biak, Jayapura, Merauke, Mimika dan Wamena," ujar Velix.

Sejalan dengan kebijakan konektivitas di Tanah Papua, lanjut Velix, Pemerintah melihat infrastruktur merupakan tulang punggung di dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka isolasi wilayah dan memperlancar pelayanan dasar seperti akses ke pusat kesehatan dan pendidikan.

Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas secara intens mempertajam kebijakan dan program pengembangan sosial ekonomi kawasan di sepanjang koridor Trans Papua baik di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Langkah awal yang dilakukan melalui pemetaan segmen-segmen Trans Papua dan memadukannya dengan kebijakan sektoral secara terpadu baik pertanian, perkebunan, pariwisata, kawasan industri lokal, pelabuhan dan bandara maupun ke kawasan potensial lainnya.

"Hal ini diikuti dengan peningkatan aktivitas komoditas unggulan lokal yang selama ini dijalankan baik kopi, coklat, karet, pala dan sagu. Harapannya, Trans Papua memiliki makna dalam mendorong tumbuhnya ekonomi komoditas dan melayani komunitas lokal di wilayah terpencil," tandasnya.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Ampelsa

Kementan-Kemendag Sepakat soal Impor Bawang

👤E-3 🕔Senin 30 Maret 2020, 00:20 WIB
Kementerian Pertanian pun telah menerbitkan RIPH bawang putih sebanyak 450 ribu ton kepada 54 importir dan 227 ribu ton untuk bawang bombai...
Sumber: OJK/NRC

Relaksasi Kredit hanya untuk Debitur Terdampak

👤M Ilham Ramadhan 🕔Senin 30 Maret 2020, 00:00 WIB
Perlu aturan teknis yang lebih detail guna memperjelas batasan nasabah atau debitur yang berhak menerima relaksasi ...
ANTARA/FAUZAN

Klarifikasi Jubir Lion Air Soal Kecelakaan di Filipina

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Minggu 29 Maret 2020, 23:40 WIB
"Lion Air Group sampai saat ini tidak beroperasi baik secara berjadwal atau sewa tertentu (charter) di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya