Sofyan Basir Tunjuk Langsung PT PJBI Garap PLTU

Penulis: Thomas Harming S Pada: Rabu, 12 Des 2018, 07:50 WIB Politik dan Hukum
Sofyan Basir Tunjuk Langsung PT PJBI Garap PLTU

MI/M IRFAN
DIRUT PLN BERSAKSI: Dirut PT PLN Sofyan Basir (kanan) memberikan kesaksian pada sidang kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Riau-I dengan terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (tengah) di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam

DIREKTUR Utama PT PLN (persero) Sofyan Basir mengakui bahwa proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-I menggunakan skema penunjuk-an langsung. Anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI), ditunjuk sebagai pelaksana pengerjaan proyek tersebut.

Sofyan menyatakan penunjukan langsung sesuai keputusan direksi pada Mei 2017. Menurut Sofyan, skema penunjukan langsung dipilih agar PLN mendapat keuntungan dari pembangunan PLTU Riau-I.

"Karena pembangkit listrik mulut tambang menjadi potensi bagi PLN, khususnya di Sumatra dan Kalimantan. Di sana banyak sumber batu bara," kata Sofyan saat bersaksi untuk terdakwa Eni Maulani Saragih dalam sidang lanjutan perkara suap di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Selain itu, menurut Sofyan, juga terdapat potensi besar jika PLN membangun pembangkit tepat di sisi mulut tambang. Salah satunya ialah efisiensi biaya transportasi.

Menurut dia, hal itu karena batu bara yang menjadi salah satu sumber pembangkit listrik tersebut tidak perlu dibawa lagi menggunakan transportasi. Dengan demikian, biaya pembangkit listriknya pun menjadi lebih murah.

Menurut Sofyan, penunjukan langsung anak perusahaan dinilai lebih memberi keuntungan bagi PLN sebab jika pembangunan proyek PLTU Riau-I menggunakan skema lelang atau tender, 100% keuntungannya diambil swasta.

"Kalau mulut tambang dimiliki 51% (oleh PLN), selain terlibat dan mengetahui harga pembangunan dari proyek, PLN juga dapat dividen dari keuntungan pembangkit itu," jelas Sofyan.

Ia mengakui hal tersebut merupakan metode baru setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepat-an Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Kendati begitu, Sofyan mengaku melihat potensi menguntungkan terkait dengan hal itu dalam penyusunan tarif listrik secara nasional.

"Kami melihat ini potensi dalam penyusunan tarif listrik secara nasional. Pola ini harus kami lakukan, jangan sampai pembangkit-pembangkit ini hanya dimiliki swasta," ujar Sofyan.

Skema penunjukan langsung sempat ditentang pihak swasta. Musababnya, pihak swasta merasa keuntungan proyek itu harus dibagi ke pemerintah, dalam hal ini PLN. "Kalau pola itu tidak dilakukan, si pengusaha bisa ikut tender terbuka dan bisa memiliki 100% pembangkit. Misal, jika di Riau kita tidak punya pola 51%, ada empat perusahaan ikut tender dan mereka bisa menang 100%. Perusahaan itu akan langsung jual listrik ke PLN. Keuntungan ke perusahaan tersebut, bukan ke PLN.''

Berbau amis

Proyek pembangunan PLTU Riau-I yang digarap PT PJBI, anak perusahaan PLN itu terindikasi berbau amis. Johannes Budisutrisno Kotjo, bos Blackgold Natural Resoursces Limited, perusahaan pemilik PT Samantaka yang bermitra dengan PT PJBI, diduga menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Johannes Budisutrisno Kotjo disebut menyuap Eni dengan nominal Rp4,75 miliar. Uang suap itu diberikan agar Eni membantu dia melobi Sofyan Basir untuk meloloskan Blackgold sebagai bagian dari penggarap PLTU Riau-I. PT Samantaka Batubara sempat mengusulkan pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-I kepada PT PLN.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso.

"Sepengetahuan saya, ada dua surat dari PT Samantaka pada awal dan akhir 2015. Surat mengusulkan membangun PLTU Mulut Tambang dan masuk ke RUPTL (rencana usaha penyediaan tenaga listrik)," kata Iwan. (P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More