Selasa 11 Desember 2018, 15:40 WIB

Kemudahan Berusaha RI di Peringkat 72

Yanurisa Ananta | Ekonomi
Kemudahan Berusaha RI di Peringkat 72

Ist

 

BANK Dunia merilis Indeks Kemudahan Berusaha (EoDB/Ease of Doing Business) Indonesia berada di urutan ke-72 dari total 190 negara. Sementara, Indikator Memulai Usaha Indonesia yang menjadi salah satu faktor penentu peringkat EoDB ada di peringkat ke-144.

"Kita tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura pada peringkat ke-6, Malaysia ke-36 dan Thailand ke-111. Sementara, Indeks EoDB ditargetkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 adalah ke-40," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy dalam pemaparan hasil penelitian bertema 'Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator Memulai Usaha', Selasa (11/12).

Baca juga: COP 24: Pemerintah Dorong Pengembangan Energi Terbarukan

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2018 menyatakan tren peringkat kemudahan berusaha Indonesia dari 2015-2018 mengalami penurunan. Pada 2015, Indonesia ada di peringkat 114, 2016 di peringkat ke-106, 2017 di peringkat ke-91, dan di 2018 berada di urutan 72.

Imelda menjelaskan, biaya registrasi berusaha di Indonesia juga yang paling mahal dibanding biaya registrasi Singapura, Malaysia dan Thailand. Di Singapura biaya registrasi hanya 0,5% dari pendapatan per kapita, Thailan 6,2% dan Malaysia 5,4%. "Sementara di Indonesia sekitar 10,9% dari pendapatan rata-rata per kapita," ujar Imelda.

Pada tahun 2018, dibutuhkan waktu 23,1 hari untuk memulai usaha di Indonesia. Terbilang lama dibanding Singapura yang hanya 2,5 hari, Thailand 4,5 hari dan Malaysia 18,5 hari. Jumlah prosedur yang harus diilalui pun paling banyak di Indonesia, yakni 11 tahap. Singapura hanya 3 tahap, Thailand 5 tahap dan Malaysia 8,5 tahap.

Imelda melanjutkan, indikator memulai usaha Indonesia yang rendah juga ditunjukan dengan besarnya persentase jumlah pengusaha informal dibandingkan dengan yang formal. Status informal mengacu pada status hukum usaha yang belum terdaftar di pemerintahan.

"Organisasi untuk Kerja Sama dan Ekonomi (OECD) memperkirakan terdapat 93% bisnis usaha di Indonesia berada di sektor informal," ujar Imelda.

Baca juga: Seluruh Operasi AirAsia Pindah ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2017 total jumlah unit usaha di Indonesia sebanyak 26.711.001 unit usaha. 93% atau 24.882.555 unit usaha merupakan usaha informal. Unit usaha formal hanya sebanyak 1.828.446 atau 7% dari total.

Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan UMKM Kementerian Koperasi dan UKM Christina Agustin menyatakan dibutuhkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hal kemudahan memulai berbisnis. Visi dan misi keduanya harus sama.

"Paling penting adalah perputaran pejabat atau reorganisasi sangat cepat dan pemilihan orang juga sangat tergantung pemimpin daerah. Kadang pembina UKM feel-nya bukan yang senang di pembinaan UKM," tuturnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More