Pemda Jadi Kunci Implementasi Sistem Zonasi

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Senin, 10 Des 2018, 22:29 WIB Humaniora
Pemda Jadi Kunci Implementasi Sistem Zonasi

Ist

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifuddian menegaskan pemerintah pusat harus turut menggandeng pemerintah daerah guna melancarkan pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun depan.

Menurutnya, pemerintah memegang kunci suksesnya sistem ini disebabkan beberapa hal yakni pemda melalui dinas pendidikan menjadi pelaksana langsung program pendidikan dengan 64% anggaran pendidikan dialokasikan untuk daerah.

Selain itu, kewenangan merotasi guru ada pada pemda yakni pemerintah kota maupun kabupaten untuk rotasi guru SD dan SMP serta pemerintah provinsi memegang kendali rotasi untuk guru SMA/SMK.

"Sebanyak 64% anggaran pendidikan dari pusat turun ke daerah melalui berbagai kementerian, lembaga dan satuan kerja sehingga pemda menjadi kunci sistem ini," kata Hetifah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (10/12).

DPR pun sangat menyambut positif sistem zonasi karena jika dilakukan secara optimal akan menghapus kesenjangan antar sekolah sehingga seluruh sekolah akan memiliki kualitas yang sama rata.

Pemda pun harus disadarkan betapa komprehensifnya sistem zonasi ini sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung sistem ini.

Hetifah juga menegaskan pemerintah harus memberikan sanksi terhadap guru-guru yang terjebak di zona nyaman serta menolak rotasi.

Sebab, penolakan guru seperti ini akan menghambat pemerataan kualitas pendidikan terutama pada daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.

"Saya berharap ada ketegasan soal sanksi kalau tidak mau dirotasi. Karena pentingnya kebijakan ini harus didukung oleh semua bukan hanya Kementerian, DPR, tapi juga masyarakat sekolah guru," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengungkapkan dukungan penuh terhadap sistem zonasi. Ia merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut mengenai kebutuhan daerah terhadap guru baik segi jumlah maupun spesifikasi yang dibutuhkan. Agar nantinya tergambar jelas kebutuhan daerah.

"Bila perlu kami siap memfasilitasi penelitian ini. Pemerintah pusat juga perlu menggandeng daerah untuk melakukan penelitian ini," terang Unifah.

Menurutnya, pemetaan kebutuhan guru dapat mempermudah langkah pemerintah apabila sistem zonasi juga diterapkan pada SMA dan SMK. Sebab, untuk merotasi guru SMA dan SMK tidak semudah merotasi guru SD dan SMP.

Pada sekolah menengah atas dan kejuruan dibutuhkan guru-guru khusus yang belum tentu sama kebutuhannya antara satu sekolah dengan lainnya.

"Kalau untuk SMA dan SMK agak sulit karena memang dibutuhkan guru khusus. Terlebih lagi, SMK harus sesuai keahlian yang ditonjolkan untuk diajarkan di sekolah itu," terangnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More