Kuasa Hukum Sebut Zumi Zola Siap Jalani Sidang Vonis

Penulis: Nurjiyanto Pada: Kamis, 06 Des 2018, 10:52 WIB Politik dan Hukum
Kuasa Hukum Sebut Zumi Zola Siap Jalani Sidang Vonis

MI/BARY FATHAHILAH

GUBERNUR nonaktif Jambi Zumi Zola diagendakan akan menjalani sidang pembacaan putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/12). Zumi yang merupakan politisi Partai PAN akan diadili terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam sejumlah proyek di Jambi.

Salah satu kuasa hukum Zumi, Handika Honggowongso, membenarkan agenda tersebut. Ia juga menuturkan kliennya dalam kondisi siap untuk menjalani sidang vonis tersebut.

"Pak Zumi memang sedang berkabung, tapi ia siap menjalani persidangan dengan agenda pembacaan vonis dari hakim hari ini," ujarnya saat dikonfirmasi Media Indonesia, Kamis (6/12).

Handika berharap hakim menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Ia mengkalim selama proses persidangan, Zumi telah mengakui adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Klaim lain, dibeberkan Handika, terkait sikap kooperatif kliennya selama persidangan.

"Harapanya hakim dapat memutus dengan seadil-adilnya, karena kan dalam persidangan Pak Zumi juga sudah mengakui perbuatannya," ungkapnya.

Baca Juga: Zumi Zola Minta Uang yang Disita KPK Dikembalikan

Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Zumi Zola dengan hukuman delapan tahun kurungan penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Selain itu, Jaksa juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Zumi selama lima tahun seusai menjalani pidana pokoknya.

Tuntutan itu, karena Zumi dinilai terbukti menerima gratifikasi dan memberikan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait dengan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018.

Atas perbuatannya, Zumi disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, Zumi juga dituntut dengan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More