Rabu 05 Desember 2018, 12:59 WIB

Warga Ancam Gugat Pemerintah Terkait Polusi Udara

Dhika kusuma winata | Humaniora
Warga Ancam Gugat Pemerintah Terkait Polusi Udara

MI/Dhika kusuma winata

 

MASYARAKAT peduli lingkungan yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/12). Mereka menyerahkan notifikasi gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) terkait polusi udara.

Notifikasi CLS dilayangkan untuk meminta pemerintah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kualitas udara.

Mereka menilai sudah bertahun-tahun udara di DKI Jakarta kualitasnya memburuk tanpa intervensi yang tepat untuk memperbaiki kualitas udara yang dihirup warga.

"Melalui notifikasi gugatan ini diharapkan pemerintah dapat menerbitkan strategi dan rencana aksi yang jelas soal pengendalian pencemaran udara," kata Ketua Tim Advokasi Nelson Nikodemus Simamora.

Notifikasi gugatan tersebut dilayangkan kepada pemerintah. Terdapat tujuh tergugat yakni Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Baca juga: Di COP24, Indonesia Pertegas Komitmen Perubahan Iklim

Dikatakan Nelson, pemerintah baik itu pusat maupun daerah kurang optimal dalam mengatasi dan menegakkan aturan terkait dengan pencemaran udara.

Pemerintah pusat, lanjutnya, tidak membuat panduan bagaimana koordinasi penanganan polusi antarwilayah dilakukan. Pasalnya, polusi udara di Ibu kota juga merupakan sumbangan polusi wilayah lain akibat aktivitas industri di Banten dan Jawa Barat.

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan udara Jakarta tidak sehat untuk dihirup warga. Berdasarkan data alat pemantau kualitas udara, konsentrasi rata-rata tahunan untuk parameter Ozone (O3), PM 10, dan PM 2.5 selalu melampaui ambang batas.

Dalam catatan alat pemantau kualitas udara Kedutaan Amerika Serikat pada Januari-Oktober 2018, masyarakat Jakarta Pusat menghirup udara 'tidak sehat' selama 206 hari untuk parameter PM 2.5.

Alat pemantau tersebut mencatat partikel debu halus yang dihirup manusia yakni PM 2,5 bahkan mencapai 100 mikrongram per meter kubik di hari-hari tertentu. Padahal, batas aman PM 2,5 yang dihirup manusia merujuk World Health Organization (WHO) ialah 25 mikrongram per meter kubik.

"Itu di atas dari batas sehat. Di Jakarta bervariasi tingkatnya tapi rata-rata di atas 100," ujar Leonard.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan notifikasi tidak hanya diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta tapi juga akan diberikan kepada semua pihak tergugat.

Sesuai aturan, notifikasi berlaku selama 60 hari sebelum gugatan didaftarkan ke pengadilan negeri. Elemen masyarakat penggugat akan menunggu rencana dan aksi dari para tergugat terkait dengan pembenahan kualitas udara.

"Jika tidak ada rencana dan aksi nyata dari penerintah, gugatan akan kita daftarkan. Tetapi kalau pemerintah responsif dan aksinya bagus ada kemungkinan kita tidak jadi mendaftarkan gugatan," ucapnya. (OL-2)

Baca Juga

Antara

Kemenkes: Isolasi Diri Menjaga Jarak Fisik

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Senin 06 April 2020, 13:25 WIB
Menurut Achmad Yurianto isolasi diri bukan berarti diasingkan, melainkan dalam konteks menjaga jarak...
MI/Sumaryanto Bronto

Reza Rahadian Peduli UMKM yang Terdampak Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 06 April 2020, 12:53 WIB
Kendati seorang aktor, Reza Rahadian sangat peduli dengan kondisi UMKMs yang terkena imbas pandemi...
Antara/Dewi Fajriani/Koz

Terdampak Covid-19, Skema Pelaksanaan UTBK 2020 Masih Dikaji

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Senin 06 April 2020, 12:41 WIB
Sampai saat ini, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) belum memberikan kepastian kapan pendaftaran UTBK akan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya