Selasa 04 Desember 2018, 18:45 WIB

Di COP24, Indonesia Pertegas Komitmen Perubahan Iklim

Antara | Humaniora
Di COP24, Indonesia Pertegas Komitmen Perubahan Iklim

Ist

 

INDONESIA mempertegas posisi pentingnya bagi mengatasi dampak perubahan iklim dunia. Komitmen Indonesia akan disampaikan dalam berbagai negosiasi pada Konferensi pengendalian perubahan iklim (COP24), di Katowice, Polandia, 2-14 Desember 2018.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Dr Siti Nurbaya Bakar MSc memimpin delegasi Indonesia.

Pada sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, diperkirakan 45 ribu orang peserta dari 197 perwakilan negara hadir membahas status dan upaya pengendalian perubahan iklim dunia.

Delegasi Indonesia tidak hanya siap untuk negosiasi, tetapi juga siap untuk soft diplomacy, serta menyampaikan keunggulan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.

Menteri LHK mengatakan, Indonesia sesungguhnya cukup maju dalam implementasi Paris Agreement.

''Dalam arti kerja-kerja membumi di lapangan berlangsung oleh masyarakat, aktivis, LSM juga dunia usaha, serta pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun  yudikatif,'' ungkap Siti dalam keterangannya, Selasa (4/12).

Salah satu keunggulan kerja implementasi Paris Agreement di Indonesia, kata Menteri, ialah partisipasi semua pihak dan cukup lengkap.

"Ini merupakan modal dasar bangsa dan membanggakan. Saya optimistis kita bisa laksanakan kerja-kerja lingkungan dengan pas, baik menurut rule book konvensi internasional dan terutama karena perintah UUD 1945 Pasal 28H dan Pasal 33. Kita kerja yang baik saja,'' jelas Siti.

Pemerintah Indonesia konsisten melaksanakan komitmen penurunan target emisi gas rumah kaca (GRK), dan program adaptasi perubahan iklim yang disebutkan di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai produk dari Paris Agreement.

Indonesia juga telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016.

Melalui NDC, Indonesia berkomiten menurunkan emisi GRK pada 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% melalui kerja sama internasional.

''Data 2016, Indonesia berhasil menurunkan emisi sebesar 8,7% dari berbagai sektor.

Pada 2017 penurunan emisi telah mencapai sekitar 16%,'' ungkap Menteri Siti.

Dalam mencapai target 29% Indonesia memiliki modalitas yang baik dalam pemenuhan janji NDC yaitu melalui kebijakan dan peraturan yang dimiliki, serta aktivitas dan peran lembaga dalam mendukung pendanaan, pengembangan kapasitas, transfer teknologi, kemitraan dan penelitian.

Di COP 24 UNFCCC Katowice, delegasi Indonesia juga menyelenggarakan Paviliun Indonesia sebagai bagian dari soft diplomacy.

Karena tempat itu tidak hanya menampilkan capaian Indonesia dalam pencegahan perubahan iklim, melainkan juga menyajikan informasi komitmen dan upaya Indonesia dalam pengurangan emisi.

Selain itu juga disajikan berbagai gambaran kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kebijakan, aturan, dan implementasi lapangan.

Sebagaimana diberitakan, dampak perubahan iklim telah mengancam keberlanjutan negara-negara di dunia dan berdampak nyata bagi kehidupan manusia.

Pada COP 21 2015, negara-negara peserta UN sepakat berupaya menekan kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celsius pada2100 atau bahkan 1,5 derajat Celsius sebagaimana tertuang dalam Paris Agreement.

Pertemuan COP 24 di Polandia, akan menentukan perjalanan perubahan iklim ke depan.

“Hari ini tiga tahun setelah Paris Agreement, semua negara hadir di Katowice membuktikan komitmennya dalam pengendalian perubahan iklim," ucap Andrzej Duda, Presiden Polandia, pada acara pembukaan COP-24, Senin (3/12) waktu setempat.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga mengingatkan bahwa dunia sedang dalam masalah dengan perubahan iklim. Menurutnya, perubahan iklim berjalan lebih cepat dari upaya manusia.

“Kami mengingatkan ini adalah deadline, kita tidak punya banyak waktu untuk negosiasi yang panjang. Yang kita butuhkan adalah political will dan green leadership,'' kata Guterres.

Dalam sidang PBB bidang perubahan iklim ini, tim negosiasi delegasi Indonesia merupakan perwakilan dari kementerian dan lembaga, LSM,  dan peneliti, yang telah dibekali kertas posisi. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More