Sabtu 01 Desember 2018, 18:30 WIB

PHRI Petakan Tantangan Pembangunan Nasional dari Bali

Arnoldus Dhae | Nusantara
PHRI Petakan Tantangan Pembangunan Nasional dari Bali

ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

 

PERHIMPUNAN Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berpartisipasi dalam diskusi publik bertajuk "Pembangunan Ekonomi Nasional Capaian dan Problematikanya" yang diselenggarakan oleh Mandiri Djaya yang digelar di Kuta Bali, Sabtu (1/12). 

Diskusi tersebut melibatkan beberapa narasumber kompeten seperti Prof Wayan Windia, ahli Subak dari Universitas Udayana, Panutan S Sulendrakusuma dari Lemhanas, Azka Subhan dari BI Denpasar, Ida Bagus Purwa Sidemen selaku Direktur Eksekutif PHRI dan dimoderatori oleh I Gede Sedana. 

Hadir dalam diskusi tersebut di antaranya para pelaku pariwisata Bali, para anggota Asosiasi Perdagangan Valuta Asing (APVA), mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bali serta para pelaku industri pariwisata lainnya.

Menurut Direktur Eksekutif PHRI Ida Bagus Purwa Sidemen, PHRI sebenarnya mulai dari pusat hingga daerah selalu mendukung pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Kami sebagai asosiasi pariwisata PHRI, dalam pembangunan ekonomi nasional dari Bali, menjadi industri yang berperan penting dalam pembangunan. Saat ini pariwisata menjadi leading sector. Dalam pembangunan berkelanjutan, kami ingin bekerja sama dengan industri lainnya seperti pertanian, peternakan, sehingga memunculkan satu sinergi yang saling menguntungkan," ujarnya. 

Menurutnya, pariwisata budaya di Bali selalu muncul dari pertanian. Untuk itu ia berharap pihak yang berkepentingan dalam bidang pertanian segera bersinergi dengan industri pariwisata. 

"Kita membangun bersama-sama untuk Bali ini," ujarnya. 

 

Baca juga: Setelah 20 Tahun Gonta-ganti Investor, Jokowi Resmikan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi I 

 

PHRI menjadi salah satu stakeholder pariwisata maka sangat penting untuk dilibatkan dalam berbagai pembangunan di Bali menuju pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, Provinsi Bali sebagai tempat tujuan wisata menyumbang 40% atau sekitar US$8 miliar devisa negara yang diperoleh dari sektor pariwisata. Hal itu disokong oleh total kunjungan wisatawan mancanegara hingga bulan Oktober 2018 4,1 Juta, dari target kunjungan wisman 6,5 juta di Pulau Dewata. Hingga kini wisatawan terbanyak berasal dari negera Tiongkok.  

Orientasi masyarakat di Bali telah berubah dari yang semula merupakan masyarakat agraris dengan mata pencaharian sebagai petani menjadi masyarakat pelaku penyedia tempat wisata. Hal itu juga berdampak meningkatkan kesejahteraan warga Bali dari pendapatan perkapita. 

"Pada saat ini hampir semua wilayah di Pulau Bali melakukan pembangunan yang berorientasi pada sektor wisata. PHRI juga sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang juga sejalan dengan program kegiatan PHRI untuk meningkatkan kemajuan sektor pariwisata terutama di pulau Bali “ ujar Purwa Sidemen

Sementara pembicara dari Lemhanas Panutan S. Sulendrakusuma mengatakan, pembangunan ekonomi nasional menurut UUD NRI Tahun 1945 bertujuan untuk keadilan dan kemakmuran, kesejahteraan umum, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kekeluargaan, penguasaan negara dan demokrasi ekonomi. 

Untuk capaian saat ini data statistik menunjukkan dalam kurun waktu 4 tahun (2014 sampai 2018) pertumbuhan ekonomi stabil dan bahkan meningkat pesat. 

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas 5%. Pertumbuhan itu terkait dengan penyediaan lapangan kerja, hampir 300 ribu orang terserap dalam setahun sehingga dalam 3 tahun terakhir tercipta 1,5 juta tenaga kerja," ujarnya.

Tantangan lain dari pembangunan ekonomi nasional adalah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Kedua, negara ini sangat besar, terdiri dari beribu-ribu pulau, dipisahkan oleh laut. Pemerataan pembangunan, harga bahan pokok memang cenderung sama, walau disana-sini masih terjadi perbedaan. 

"Pemerintah sudah sungguh-sungguh membangun ekonominya, membangun banyak infrastruktur dengan tujuan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Pakar subak Universitas Udayana Prof. I Wayan Windia menyampaikan, visi pembangunan Bali tahun 2005 – 2025 tentang Bali Dwipa Jaya, adil dan demokratis serta aman dan bersatu, dalam wadah NKRI berlandaskan Tri Hita Karana. Namun, saat ini banyak subak hilang, lahan pertanian tergerus habis. 

"Rata-rata per tahun ada 1.000 hektare lahan sawah alih fungsi atau hilang. Subak hilang, maka ancaman degradasi budaya pertanian juga hilang. Bali ini tinggal taksunya saja. Unsur sekalanya sudah hilang," ujarnya.

Sementara Azka Subhan dari Bank Indonesia menyampaikan data-data statistik perekonomian nasional khususnya Provinsi Bali. Kinerja ekonomi Bali pada triwulan III 2018 mengalami pertumbuhan 6,24 yoy sementara inflasi pada bulan Oktober 2018 tercatat sebesar 3,62 % (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding Triwulan III sebesar 3,60 % (yoy).
 
"Sejumlah tantangan yang dihadapi ekonomi Bali ke depan antara lain tingginya ketergantungan ekonomi Bali pada bidang usaha pariwisata, turunnya kualitas wisman serta tingginya alih fungsi lahan," terang  Wakil Kepala BI Bali. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More