Selasa 27 November 2018, 08:35 WIB

Pusat Edukasi Cara Baru KPK Berantas Korupsi

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
Pusat Edukasi Cara Baru KPK Berantas Korupsi

MI/PIUS ERLANGGA
GEDUNG PUSAT EDUKASI ANTIKORUPSI: (Dari kiri) Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Laode Muhammad Syarif berfoto bersama seusai meresmikan pusat edukasi antikorupsi KPK di Gedung KPK C1,

 

KPK mendirikan wadah atau fasilitas untuk edukasi antikorupsi. Nantinya wadah yang diberi nama Anti- Corruption Learning Center (ACLC) ini digunakan sebagai pusat edukasi dan diharapkan melahirkan cara baru dalam memberantas korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan cara-cara pencegahan yang selama ini dilakukan menyangkut operasi tangkap tangan (OTT) atau upaya represif harus sejalan dengan peningkatan edukasi mengenai pemberantasan korupsi.

Agus juga menyampaikan edukasi merupakan faktor penting dalam pencegahan korupsi sedini mungkin. "Pendidikan ialah salah satu landasan untuk kita selalu berpikir, untuk memperbarui sistem kita, dan memikirkan lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, KPK memandang pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas," kata Agus dalam peresmian Gedung ACLC itu.

Agus mengatakan prioritas pengembangan SDM tersebut seharusnya juga didukung fasilitas gedung yang memadai sehingga mampu menampung sumber daya sehingga diharapkan menghasilkan program dan cara baru dalam memberantas korupsi.

"Di gedung ini nanti ada pelatihan internasional yang akan diikuti beberapa negara, yakni Madagaskar, Afghanistan, Mesir, dan Myanmar," imbuh Agus.

Perwakilan KPK

Di sisi lain, Ketua Tim Riset Pola Korupsi Daerah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Vishnu Juwono mengusulkan dibentuknya perwakilan KPK di daerah yang rawan terjadinya korupsi.

"KPK secara bertahap harus melakukan ekspansinya di daerah-daerah yang rawan korupsi dengan pembentukkan kantor perwakilan di daerah," katanya.

Menurutnya, kantor perwakilan KPK dibentuk di daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, di antaranya di Pulau Sumatra ataupun Pulau Kalimantan. Putra dari mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono ini juga menyatakan pejabat daerah yang terkena operasi tangkap tangan juga semakin banyak untuk itu perlu segera dibentuk KPK di daerah.

Ia mengatakan, ada lima pola korupsi yang dilakukan di pemerintah daerah. "Kelima pola tersebut, yaitu berkaitan perizinan, pelemahan fungsi pengawasan DPRD, manipulasi pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, dan penyelewengan penggunaan dana desa," katanya.

Vishu mengatakan korupsi yang terjadi di daerah masih menggunakan cara-cara tradisional, seperti manipulasi izin, jabatan, serta pengadaan barang dan jasa. Maka, tidak mengherankan operasi tangkap tangan KPK selalu terjadi.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Husodo, mengatakan sejak 2009 memang ada dorongan dari masyarakat agar KPK buka di daerah, tetapi ada situasi daerah yang tidak mendukung hal tersebut.

Nantinya KPK di daerah apakah masuk musyawarah pimpinan daerah yang setiap saat bisa saja bertemu dengan pimpinan daerah lainnya. (Ant/P-1)

Baca Juga

DOK MI

Dua Rekanan Kementan Diperiksa Terkait Korupsi Pengadaan Alsintan

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Jumat 03 Juli 2020, 05:05 WIB
Pemeriksaan dilakukan karena keterangan saksi dianggap perlu untuk digunakan sebagai alat bukti atas kerugian keuangan negara pada...
MI/ADAM DWI

RUU PKS Dilengserkan, Publik Gusar

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 03 Juli 2020, 04:58 WIB
DPR beralasan penarikan RUU PKS karena menunggu penuntasan pembahasan  Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ...
Dok. Setkab

Program Prakerja Tunggu Revisi Perpres

👤Mir/Dhk/X-10 🕔Jumat 03 Juli 2020, 04:35 WIB
Rudy telah meminta mitra platform digital untuk menghentikan penjualan pelatihan dalam bentuk paket...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya