Kamis 22 November 2018, 04:05 WIB

Merajut Diplomasi Siber Indonesia

Indra Rosandry Bekerja di Kementerian Luar Negeri | Opini
Merajut Diplomasi Siber Indonesia

Thinkstock

ISU keamanan siber kembali membuat Rusia dalam pusaran kritik. Baru-baru ini, Inggris, Australia, dan Selandia Baru menuduh intelijen militer Rusia menggunakan serangan siber untuk menciptakan kekacauan dan kerugian jutaan dolar AS di bidang olahraga hingga transportasi. Tuduhan tersebut menunjukkan keamanan siber telah menjadi isu sensitif dalam hubungan internasional dewasa ini.
    
Sebagai salah satu negara pengguna internet tertinggi di dunia, Indonesia pun tidak lepas dari serangan siber. Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure Coordinator Center mencatat selama 2017, Indonesia mengalami sekitar 205 juta serangan siber. Sementara itu, data Kemenkominfo menunjukkan bahwa industri kesehatan, keuangan, pendidikan, dan lembaga pemerintah paling rentan jadi sasaran serangan siber.
     
Tak dapat dimungkiri, keamanan siber telah merengkuh hampir seluruh aspek pelayanan publik mulai infrastruktur, penerbangan, finansial, perdagangan, hingga keamanan nasional karena semakin tingginya ketergantungan akan teknologi digital. Berkaca pada persoalan tersebut, betapa pentingnya peran diplomasi siber dalam mengawal kebijakan nasional khususnya di sektor digital.
     
Definisi diplomasi siber dapat ditemukan dalam beberapa literatur. Shaun Riordan (2016) mendefinisikan diplomasi siber sebagai penggunaan perangkat diplomasi dan cara-cara berdiplomasi untuk mencari penyelesaian isu ruang siber.
     
Diplomasi siber dibedakan dari diplomasi digital yang menekankan penggunaan perangkat dan teknik digital untuk melakukan diplomasi. Persamaan keduanya ialah diplomasi siber dan diplomasi digital dapat dilakukan diplomat maupun aktor bukan negara.
     
Upaya diplomasi Indonesia di bidang siber telah berjalan aktif. Di forum multilateral, Indonesia berperan dalam pembahasan norma siber, khususnya UN GGE sebagai wadah negara anggota PBB dalam menjaga keamanan informasi.
     
Indonesia juga secara aktif mengikuti guliran pembahasan kelompok kerja yang dibentuk UNODC untuk menyusun pedoman mengatasi kejahatan siber dengan lingkup pencegahan, kerja sama internasional dan pengembangan kapasitas.
     
Dalam lingkup regional, diadopsinya ASEAN Declaration to Prevent and Combat Cybercrime November 2017 bernilai penting karena untuk pertama kalinya ASEAN memiliki posisi ‘bulat’ mengenai kejahatan siber.
     
Pada tataran bilateral, Indonesia telah mendorong komitmen kekuatan dunia saat ini untuk bekerja sama mengatasi persoalan kejahatan dan keamanan siber. Hal ini terlihat dari Pernyataan Bersama antara Indonesia dengan AS untuk bekerja-sama di bidang cyberspace, dan dengan Tiongkok untuk bekerja-sama di bidang keamanan siber dan cyber terrorism pada 2015.
     
Kerja sama dengan Rusia juga telah terjalin sejak 2016 melalui Pernyataan Bersama untuk untuk bekerja sama di bidang cyberspace security. Sementara itu, kerja sama mengatasi keamanan siber masing-masing dengan Australia dan Inggris telah dituangkan dalam bentuk MoU baru-baru ini.
    
Di tingkat nasional, berdirinya BSSN menjadi angin segar dan membawa pesan penting akan tingginya keseriusan Pemerintah menghadapi masalah keamanan siber. BSSN diharapkan dapat berperan aktif dalam mengkoordinasikan strategi dan visi kebijakan siber nasional.
    
Merajut diplomasi siber tentunya bukan perkara mudah. Sebabnya ialah kontestasi paradigma mengenai cyberspace governance di antara ‘kutub-kutub’ kekuatan dunia nyatanya masih kental. Salah satunya tecermin dari kegagalan UN GGE menyelesaikan laporan akhir pada Sidang Majelis Umum PBB Juni 2017.
     
Hal yang mengganjal ialah perbedaan posisi atas isu hukum humaniter internasional, right of self-defence, dan countermeasures yang dinilai berpotensi melegitimasi militerisasi ruang siber.
     
Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi negara pada Konvensi Budapest 2001 menjadi persoalan tersendiri dan mengakibatkan semakin kuatnya keinginan negara-negara berkembang dan Rusia untuk membentuk perjanjian multilateral baru memerangi kejahatan siber.
    
Sikap Indonesia menghadapi ancaman keamanan dan kejahatan siber tentunya sangat bergantung kebijakan dan kepentingan nasional. Lalu, sejauh mana diplomasi siber RI dapat berjalan efektif? Kuncinya terletak pada kemitraan dan keberadaan strategi nasional yang komprehensif. Pertama, kemitraan dalam konteks kerja sama internasional menjadi hal yang tak terelakkan. Tidak satu pun negara yang dapat menghadapi ancaman siber tanpa kerja sama internasional. Mengingat, sifat ancaman kejahatan siber yang bersifat lintas negara dan kompleks.
     
Dengan posisi strategis Indonesia yang mampu menarik komitmen major powers di bidang siber, seluruh mesin diplomasi Indonesia diharapkan dapat mendorong pemahaman global yang sama pada forum-forum multilateral. Dan menjembatani kontestasi paradigma dan perbedaan kepentingan di antara kutub besar dunia. Tugas yang tidak mudah, tetapi sangat mungkin untuk dilakukan.
     
Kedua, kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait dengan di tingkat nasional. Kolaborasi secara berkelanjutan dan konsisten antara Pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat madani menjadi faktor penting dalam mendukung diplomasi siber karena sektor swasta merupakan aktor terdepan dalam penanganan isu siber.  
     
Ketiga, strategi nasional bidang siber diperlukan untuk mempertegas orientasi politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Adanya Strategi Keamanan Siber Indonesia yang disusun BSSN menjadi catatan positif dalam upaya mencapai ketahanan siber, keamanan layanan publik, penegakan hukum siber, budaya keamanan siber, dan keamanan siber pada ekonomi digital.
    
Mengingat kompleksitas keamanan siber, keberadaan suatu strategi nasional di bidang siber layaknya Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional Antipencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2017–2019, atau Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender tetap menjadi hal penting.
    
Strategi nasional siber diharapkan dapat mengintegrasikan dan memadukan kebijakan dan kelembagaan di bidang siber. Termasuk oleh BSSN. Keberadaan strategi nasional bidang siber juga penting guna menghadapi situasi politik global bidang siber.
    
Selain itu, strategi nasional siber dapat menjadi modal utama bagi upaya diplomasi Indonesia, khususnya dalam menyikapi ‘adu kekuatan’ antara negara-negara besar di bidang global cyber governance.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More