Rabu 21 November 2018, 23:00 WIB

Perbaiki Birokrasi Kemudahan Berusaha

Fetry Wuryasti | Ekonomi
Perbaiki Birokrasi Kemudahan Berusaha

ANTARA FOTO/R. Rekotomo

 

PEMERINTAH melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI kembali bakal merelaksasi daftar negatif investasi (DNI). Menurut rencana, kebijakan itu diatur melalui perpres yang ditargetkan selesai pada minggu terakhir November 2018.

Salah satu kebijakan relaksasi DNI 2018 ialah mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI. Perizinan bidang usaha yang dikeluarkan itu menjadi lebih sederhana atau lebih terbuka untuk investasi.

Dari 54 bidang usaha tersebut, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan porsi kepemilikan melalui PMA (penanaman modal asing) menjadi maksimum 100% bagi 25 bidang usaha.

“Untuk 25 bidang usaha ini asalnya dari dulu sudah PMA, kemudian ditingkatkan 100% karena tidak ada peningkatan investasi. Begitu dikeluarkan dari DNI, terbuka bebas,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menilai kebijakan yang dibuat pemerintah ini patut diapresiasi. Namun, terobosan seperti itu juga perlu diikuti reformasi serupa dalam satu aspek yakni kemudahan memulai bisnis.

”Perbaikan birokrasi dalam fase kemudahan memulai bisnis sangat penting dilakukan karena fase ini sangat krusial, karena mencerminkan wajah bisnis di Indonesia. Sekali lagi perbaikan birokrasi di fase ini juga penting untuk mendukung efektivitas terobosan lain yang dilakukan pemerintah,” jelas Ilman, kemarin.

Dia mengungkapkan, Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business Index) 2018 yang dirilis Bank Dunia menunjukkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih berada di peringkat 144 dari 190 negara dalam indikator ‘memulai bisnis’. Untuk memulai bisnis di Indonesia, kata dia, dibutuhkan waktu selama kurang lebih 23 hari untuk melewati dan menyelesaikan berbagai tahapan birokrasi yang ada. Pencapaian itu relatif tertinggal ketimbang negara lainnya di Asia Tenggara, seperti Vietnam dengan 22 hari, Malaysia dengan 18 hari, dan Thailand yang hanya 5 hari.

“Satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah ialah dengan mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS) dan menyinkronisasi aturan di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah juga perlu memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan OSS tersebut,” urai Ilman.

Membantu UMKM
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai kebijakan merelaksasi DNI dapat memacu geliat ekonomi masyarakat, terutama sektor UMKM karena dipermudah mendapat permodalan. “Dengan relaksasi DNI itu, kegiatan usaha UMKM dapat semakin berkembang di seluruh daerah di Indonesia yang selanjutnya akan mendorong pemberdayaan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya.

Hariyadi mengatakan sektor UMKM ini termasuk industri padat karya yang memiliki andil besar pada perekonomian Indonesia yakni sekitar 60% dari PDB dan serapan tenaga kerja mencapai sekitar 97%.

“Dengan mempermudah investasi di sektor UMKM diharapkan share sektor UMKM pada PDB semakin meningkat dan juga dapat menekan tingkat kemiskinan di berbagai daerah. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat meningkatkan kontribusi UMKM pada global value chain yang saat ini relatif masih kecil,” tukasnya. (Cah/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More