Desa Siluman di DPTHP Rote Ndao

Penulis: Palce Amalo Pada: Kamis, 15 Nov 2018, 06:00 WIB Nusantara
Desa Siluman di DPTHP Rote Ndao

MI/PALCE AMALO

RAPAT Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) II KPU Nusa Tenggara Timur, kemarin, ditunda karena berbagai alasan. Salah satu alasan yang cukup mengejutkan ialah adanya temuan ‘desa siluman’ di DPT Kabupaten Rote Ndao.

Komisioner Bawaslu NTT Jemris Fointuna mengatakan desa siluman bernama ‘Muara Leba’ itu sedang ditelusuri KPU setempat. Menurutnya, tidak ada desa bernama Muara Leba di Kabupaten Rote Ndao.

Selain itu, sebanyak 30 desa pemekaran di kabupaten tersebut tidak masuk Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Seperti Desa Tesabela di Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, tidak ditemukan di Sidalih.

“KPU NTT masih ­berkoordinasi dengan KPU RI untuk segera menangani pesoalan ini,” kata Jemris Fointuna.

Dia menyebutkan rapat pleno hanya berhasil merekap DPTHP II di 12 kabupaten. Di 10 kabupaten lainnya ditunda sampai sore ini (Kamis/15/11).

Menurut Jemris, persoalan terkait DPT juga terjadi di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Negekeo, Alor, Ngada, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan Manggarai.

Di Sumba Timur dan Sumba Tengah, pemilih non-KTP elektronik dimasukkan DPTHP tahap II sehingga KPU setempat diberi kesempatan untuk me-ngeluarkan pemilih tersebut. Pemilih non-KTP elektronik di Sumba Timur sebanyak 2.734 orang dan di Sumba Tengah ada 143 orang.

Sementara itu, KPU kabupaten lainnya masih melakukan input data ke Sidalih seperti di Timor Tengah Utara, dari 15 kecamatan, sampai Rabu sore baru KPU setempat baru merampungkan input data untuk 9 kabupaten.

Sementara itu di Tasikmalaya, Jawa Barat, Bawaslu setempat menemukan kejanggalan pada daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 392 orang di tiap-tiap kelurahan hingga kecamatan, yakni telah berumur 90-118 tahun.

Kejanggalan umur tersebut belum ada perbaikan dari pihak KPU sampai sekarang.

“Kami masih terus mengawasi daftar pemilih tetap yang selama ini belum memiliki KTP, KTP ganda, dan umur bagi masyarakat, sedangkan penemuan umur saat ini diperoleh dari setiap RT, RW, dan kelurahan. Untuk umur 118 tahun saja, nama sekarang ini Novi, Silvia, dan lainnya. Tapi keberadaan data umur masih adanya kejanggalan,” kata Ke-tua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Ijang Jamaludin, kemarin.

Audit teknologi
Keberadaan Sidalih yang sudah digunakan dalam bebe-rapa kali pemilu, yang difungsikan untuk membantu KPU menyusun dan memutakhirkan data pemilih, rupanya masih memiliki berbagai kelemahan. Hal tersebut sempat dilontarkan pihak Bawaslu Sumatra Utara yang menilai sistim itu masih memiliki masalah pada aspek kemudahan dan kecepatan akses.

Bila Sidalih masih dipertahankan dalam Pemilu 2019 dan diharapkan dapat berfungsi sebagaimana idealnya, Bawaslu Sumut mengusulkan agar dilakukan audit terhadap sistem itu.

“Bila tidak menyalahi aturan, kami mengusulkan audit teknologi terhadap Sidalih karena dari pemilu ke pemilu selalu lelet dan bermasalah,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sumut, Suhadi Situmorang, kemarin.

Contoh termutakhir, lanjut dia, sampai dengan tadi malam ada beberapa kabupaten/kota di Sumut yang mengalami kesulitan untuk mengaksesnya dan butuh waktu lebih dari 6 jam.

Dia khawatir Sidalih yang lamban akan menjadi hambatan KPU, juga Bawaslu serta stakeholder lain termasuk peserta pemilu, baik partai politil, calon DPD, maupun capres, dalam mengakses data jumlah pemilih. (AD/UL/YP/WJ/RF/SS/N-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More