KPU belum Terima Salinan Putusan Perkara OSO di PTUN

Penulis: Rahmatul Fajri Pada: Rabu, 14 Nov 2018, 18:45 WIB Politik dan Hukum
KPU belum Terima Salinan Putusan Perkara OSO di PTUN

MI/PIUS ERLANGGA

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku belum menerima salinan hasil putusan gugatan perkara Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapto Odang (OSO) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Maka dari itu, Arief menyampaikan belum bisa menyampaikan tindak lanjut dari putusan tersebut. Akan tetapi, Arief menyampaikan segera mungkin mengkaji salinan putusan itu dan mengambil langkah apakah menerima putusan PTUN atau putusan MK.

"Tapi tim kami di persidangan sudah mengirimkan catatan-catatannya," kata Arief di Gedung KPU, Rabu (14/11).

Selain itu, setelah mendapatkan salinan dari putusan PTUN tersebut, Arief mengatakan akan mendengar pendapat dari para ahli untuk menjadi bahan pertimbangan oleh KPU.

Arief mengatakan langkah yang diambil harus tepat agar ke depannya tidak terjadi lagi kasus serupa yang melibatkan antarinstitusi hukum dan menimbulkan kericuhan di ruang publik.

"KPU akan segera ambil sikap dalam waktu dekat supaya tindak lanjutnya komprehensif dan tidak bertentangan. Kami harus kaji secara utuh seluruh salinan putusan baik dari MK, MA, dan PTUN supaya nanti tak ada perdebatan tentang tindak lanjut KPU," lanjut Arief.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan perkara sengketa proses pemilu yang diajukan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang. Hakim pun meminta Komisi Pemilihan Umum selaku pihak tergugat untuk segera melaksanakan putusan.

Hakim menyatakan keputusan KPU RI tentang penetapan DCT seorang peserta pemilu DPD 2019 batal demi hukum. Sang pengadil pun memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut keputusan KPU tentang penetapan DCT seorang peserta pemilu DPD 2019.

"Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar calon tetap perseorangan peserta pemilu anggota DPD 2019 yang mencantumkan nama Oesman Sapta Odang sebagai calon tetap perseorangan peserta pemilu DPD 2019. Kemudian, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp336 ribu," pungkasnya. (OL-1)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More