Kamis 08 November 2018, 13:25 WIB

Pengusaha Tolak Pelarangan Angkutan Batubara, Ancam Pasokan Listrik

Dwi Apriyani | Nusantara
Pengusaha Tolak Pelarangan Angkutan Batubara, Ancam Pasokan Listrik

ANTARA

 

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) telah memutuskan untuk melarang truk baru bara melintasi jalanan umum sejak 8 November 2018. Beberapa produsen tidak terima dan menganggap kebijakan tersebut membuat pengusaha resah.

Salah satu keresahan disampaikan oleh pihak Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia atau APLSI. Pihaknya meminta agar pemerintah pusat ikut turun tangan mengatasi kebijakan Pemprov Sumsel.

Bahkan dampak dari kebijakan tersebut, seluruh angkutan batu bara di Sumatra Selatan terancam lumpuh. Tak menutup kemungkinan hasil tambang juga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

"Dampak dari kebijakan Pemprov semua pelaku usaha khususnya pertambangan resah. Sebab semua angkutan batu bara terancam tidak bisa beroperasi dan siap-siap pasokan ke pembangkit listrik akan terhenti," terang Juru Bicara APLSI, Rizal Calvary, Kamis (8/11).

 

Baca juga: Siaga Karhutla Sumsel Dicabut

 

Padahal, lanjut Rizal, selama ini seluruh truk mengangkut batu bara baik melalui kereta api dan jalan khusus harus lewat jalan umum. Tanpa akses tersebut, truk tidak akan bisa mengirim hasil tambang ke luar lumbung galian.

"Truknya kan semua melalui jalan umum untuk keluar dari titik awal tambang, jadi kalau aturan diberlakukan bagaimana ini bisa kami kirim ke sub-station kereta api dan jalan khusus. Tentu akan terancam lumpuh total. Bisa mogok semua," imbuh Rizal.

Untuk itu, APLSI meminta agar Pemprov kembali mencabut kebijakan itu sampai adanya win-win solution baik bagi dunia usaha dan pemerintah. Sebab kebijakan ini akan berdampak negatif bagi industri listrik dan perekonomian di tingkat lokal dan nasional.

"Coba kita lihat, ini dampak ekonomi dan dampak sosialnya pasti besar sekali bagi Sumsel. Sumsel akan merugi sekitar US$ 1,2 miliar atau Rp18,3 triliun/tahun kalau terjadi penutupan jalan untuk batubara," kata Rizal.

"Kerugian ini tentu akibat berkurangnya 23 juta ton penjualan batu bara Sumsel selama setahun. Apalagi bagi pasokan listrik nasional hampir seluruhnya dari Sumsel, tentu ini akan berdampak juga ditingkat nasional khususnya pasokan listrik," katanya.

Sebagaimana diketahui, Sumsel sejauh ini memang merupakan lumbung energi nasional. Selain ikut memperkuat cadangan devisa, Sumsel juga berperan menjaga ketahanan energi nasional, utamanya ketersediaan listrik.

"Di 2018, total produksi batu bara Sumatra Selatan diperkirakan sekitar 48,5 juta ton atau 9% produksi nasional. Itu artinya nasional membutuhkan batu bara dari Sumsel dan pasokan tentunya harus lancar juga," tandasnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More