Jumat 19 Oktober 2018, 19:05 WIB

APPSI Dukung Pemerintah Sederhanakan Distribusi Barang

Syarief Oebaidillah | Ekonomi
APPSI Dukung Pemerintah Sederhanakan Distribusi Barang

Ist

 

ASOSIASI Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mendukung langkah pemerintah untuk menyederhanakan rantai distribusi barang. Pasalnya, rantai distribusi barang yang panjang menjadi salah satu penyebab gejolak harga kebutuhan di pasaran. Hal tersebut dikemukakan Ketua Litbang APPSI Rizal E Halim pada acara diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (19/10).

"Kita selalu mendukung apa yang dikerjakan pemerintah, upaya menghadirkan rantai distribusi yang lebih sederhana, kita tidak akan berhenti memberikan masukan kepada pemerintah," kata Rizal E Halim melalui keterangan tertulis, Jumat.

Apalagi, kata Rizal, saat ini Indonesia belum menerapkan sistem transportasi terpadu. Sebagian besar distribusi barang masih dilakukan melalui jalur darat.

"Padahal, ada pilihan melalui jalur laut yang jauh lebih murah dan akan menjadi sangat murah jika dalam jumlah besar. Bayangkan, distribusi melalui jalur darat memakan waktu, berimbas kepada kemacetan, biaya angkut yang tinggi tapi kapasitas angkutnya kecil. Belum termasuk pengaruh nilai tukar Rupiah yang anjlok. Kalau dolar naik, tentu harga BBM juga ikutan naik karena kita impor," ujar Rizal.

Menurut dia, dibutuhkan komunikasi, koordinasi, dan sinergi antarpihak yang berkepentingan. Dalam kasus ini antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, LSM, dan PD Pasar Jaya.

"Kita sederhanakan rantai distribusi, mekanisme pasar yang efisien dari sisi pedagang maupun pemerintah, iklim pasar yang kondusif serta pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Rizal menilai kebijakan pemerintah menerbitkan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 sudah sangat tepat. Namun tidak cukup sampai di situ, diperlukan pengawasan dari berbagai pihak untuk meminimalisasi permainan dalam distribusi barang.

"Jangan sampai regulasinya hanya Permendag saja. Itu tidak cukup untuk meredam gejolak harga di pasaran. Misalnya gula, yang seharusnya Rp12.500 per kilogramnya di lapangan bisa saja harganya lebih tinggi," cetusnya.

Diretur Bahan Pokok dan Penting Kementerian Perdagagan, Tuti Prahastuti, mengatakan, guna meminimalisasi mata rantai distribusi, kini pihaknya telah berkordinasi dengan lintas kementerian, melalui Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) yang di dalamnya ada Polri, Kemendag, Kementerian Pertanian, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Hal itu dilakukan guna menjaga stabilitas pangan nasional agar tidak terjadi gejolak, baik ketika proses distribusi maupun saat penentuan harga di pasaran. Menurutnya, guna menjaga ketersidaan bahan pokok pihaknya tetap memegang teguh pada mekanisme pasar yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. (RO/OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More