Kamis 11 Oktober 2018, 17:13 WIB

Evakuasi Berakhir Besok, Pemerintah Tetap Dampingi Warga

Putri Anisa Yuliani | Nusantara
Evakuasi Berakhir Besok, Pemerintah Tetap Dampingi Warga

MI/RAMDANI

 

MESKIPUN masa evakuasi akan diakhiri besok, pemerintah tetap akan mendampingi korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Kamis (11/10) mengatakan pemerintah seperti TNI, Polri, tim dari berbagai kementerian dan lembaga tetap akan berada di sana untuk memberikan pendampingan serta bantuan kepada masyarakat. Sebab, kehidupan masyarakat belum sepenuhnya pulih.

"Yang berakhir itu hanya evakuasi saja. Aktivitas bantuan dan pendampingan yang lain tetap ada berjalan seperti biasa," ujar Sutopo dalam konferensi pers.

Saat ini pihaknya juga fokus pada pembangunan hunian sementara (huntara) bagi 87.778 orang pengungsi yang kehilangan rumah akibat roboh, amblas karena likuifaksi, maupun rusak ringan.

Menurut Sutopo huntara ini sangat diperlukan mengingat masyarakat sudah cukup lama tinggal bercampur dengan pengungsi lain dalam tenda-tenda darurat. Hal ini berpotensi membuat penularan penyakit menjadi lebih cepat dan luas.

"Kita juga harus memikirkan kenyamanan dan kesehatan pengungsi, maka huntara ini penting minimal bisa dihuni satu sampai dua tahun sampai perbaikan atau pembangunan rumah selesai," terangnya.

Bantuan organisasi masyarakat, relawan, maupun lembaga swadaya masyarakat pun sangat dibutuhkan dalam hal pembangunan huntara ini. Sebab, pemerintah tidak bisa mengambil alih keseluruhan pembangunan huntara.

"Karena harus cepat dan banyak. Jadi memang bantuan dari masyarakat juga diperlukan," terangnya.

Ia pun menegaskan huntara akan dibangun tidak jauh dari lokasi asal warga. Sebab, tempat tinggal juga harus dibangun berlandaskan kepentingan masyarakat seperti jarak dengan fasilitas ibadah, kesehatan, mata pencarian hingga sekolah.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More