Kamis 27 September 2018, 07:25 WIB

Kemensos Naikkan Anggaran Bansos 2019

(FL/Ind/H-3) | Humaniora
 Kemensos Naikkan Anggaran Bansos 2019

ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

 

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menaikkan pagu anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2019 sebesar 36,6% menjadi Rp58 triliun dari posisi Rp43 triliun tahun ini. Kenaikan terbesar ada pada program perlindungan sosial sebesar Rp15 triliun, yakni untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra).

"Menteri Sosial memberikan arah-an agar kita betul-betul melakukan program dan kegiatan berdasarkan aturan," ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras dalam rapat koordinasi pembahasan anggaran Kemensos 2019 di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, sekitar 93% anggaran di Kemensos dialokasi untuk bansos. Dalam mengelola anggaran bansos yang besar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini transformasi Rastra menjadi BPNT telah dilakukan di 107 kabupaten/kota dengan sasaran penerima sebanyak 5.164.055 keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM menerima bantuan Rp110 ribu setiap bulan yang langsung ditransfer ke rekening bank masing-masing.

Secara terpisah, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, skema nontunai dalam bansos mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

"Jadi bisa tepat sasaran, waktu, kualitas, administrasi, dan tempat itu bisa tercapai," jelas Mensos dalam Rapat Kerja Teknis Transformasi Bantuan Sosial Rastra ke BPNT Tahap III dan IV di Wilayah III Tahun 2018, di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

Transformasi itu ditagetkan rampung 100% pada Februari 2019. Mensos merinci tahapan yang bakal dilalui hingga tuntasnya program di setiap provinsi di sektor III (Jatim, Maluku, Sulawesi, Papua), yang sudah 40%, bulan ini.

Mensos menyatakan, bansos efektif mengikis angka kemiskinan. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 tercatat 25,95 juta jiwa atau 9,82% dari total penduduk, turun dari sebelumnya 10,12% per September 2017.

"Dari pengalaman pelaksanaan BPNT, pemerintah mengambil kebijakan untuk memperluas pelaksa-naannya," ujar Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita.Kemensos Naikkan Anggaran Bansos 2019

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menaikkan pagu anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2019 sebesar 36,6% menjadi Rp58 triliun dari posisi Rp43 triliun tahun ini. Kenaikan terbesar ada pada program perlindungan sosial sebesar Rp15 triliun, yakni untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra).

"Menteri Sosial memberikan arah-an agar kita betul-betul melakukan program dan kegiatan berdasarkan aturan," ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras dalam rapat koordinasi pembahasan anggaran Kemensos 2019 di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, sekitar 93% anggaran di Kemensos dialokasi untuk bansos. Dalam mengelola anggaran bansos yang besar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini transformasi Rastra menjadi BPNT telah dilakukan di 107 kabupaten/kota dengan sasaran penerima sebanyak 5.164.055 keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM menerima bantuan Rp110 ribu setiap bulan yang langsung ditransfer ke rekening bank masing-masing.

Secara terpisah, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, skema nontunai dalam bansos mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

"Jadi bisa tepat sasaran, waktu, kualitas, administrasi, dan tempat itu bisa tercapai," jelas Mensos dalam Rapat Kerja Teknis Transformasi Bantuan Sosial Rastra ke BPNT Tahap III dan IV di Wilayah III Tahun 2018, di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

Transformasi itu ditagetkan rampung 100% pada Februari 2019. Mensos merinci tahapan yang bakal dilalui hingga tuntasnya program di setiap provinsi di sektor III (Jatim, Maluku, Sulawesi, Papua), yang sudah 40%, bulan ini.

Mensos menyatakan, bansos efektif mengikis angka kemiskinan. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 tercatat 25,95 juta jiwa atau 9,82% dari total penduduk, turun dari sebelumnya 10,12% per September 2017.

"Dari pengalaman pelaksanaan BPNT, pemerintah mengambil kebijakan untuk memperluas pelaksa-naannya," ujar Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca Juga

Antara

Wapres: Penanganan Korona Terhambat Akibat Ketidaksinkronan Data

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 29 Mei 2020, 17:55 WIB
Ia mengakui belum sinkronnya sistem pendataan yang dimiliki...
Ist/KLHK

Menteri KLHK : Pemda Berperan Penting Atasi Perubahan Iklim

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 29 Mei 2020, 17:45 WIB
Indonesia juga memiliki kebijakan yang komprehensif mulai dari pemerintahan tingkat pusat sampai tingkat desa, dengan target kerja yang...
antara

BPJS Kesehatan Proses Verifikasi Klaim RS untuk Kasus Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 29 Mei 2020, 17:39 WIB
Sampai dengan 27 Mei 2020, terdapat 291 RS yang telah mengajukan klaim khusus untuk kasus Covid-19 di Kantor Cabang BPJS...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya