Kapolri: MoU dengan SKK Migas Dukung Industri Migas dari Hulu ke Hilir

Penulis: Haufan Hasyim Salengke Pada: Senin, 17 Sep 2018, 13:35 WIB Ekonomi
Kapolri: MoU dengan SKK Migas Dukung Industri Migas dari Hulu ke Hilir

Kapolri Jenderal Tito Karnavian -- MI/Tosiani

POLRI meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Senin (17/9).

Berlangsung di Ruang Rupatama Mabes Polri, penandatanganan itu sebagai pedoman ketiga pihak dalam pengamanan dan penegakan hukum terkait pengawasan, penyediaan, dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menyatakan, tujuan dari MoU itu untuk terwujud sinergitas antara Polri dan SKK Migas dan BPH Migas sesuai dengan pedoman yang dimaksud.

Sebenarnya MoU itu adalah kelanjutan dari kerja sama yang telah terjalin sejak 2004. Amien mengatakan penandatanganan itu adalah perpanjangan keempat dengan kepolisian.

Ketiga pihak sebelumnya telah menandatangai MoU bernomor PJN-0176/SKK00000/2013/S0 dan Nomor B/27/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada kegiatan usaha Hulu minyak dan Gas Bumi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan, penandatanganan itu adalah perpanjangan MoU yang sebelumnya sudah habis. Kerja sama itu diperpanjang hingga 2030.

Tito mengatakan MoU itu sangat penting karena SKK Migas dan BPH Migas mengemban peran dan tugas yang sangat sentral dalam pengelolaan energi minyak dan gas bumi. Sektor energi terkait dengan kegiatan yang sangat kompleks dari hulu hingga hilir atau dari ekspolarasi hingga distribusi ke konsumen masyarakat, industri, dan rumah tangga.

"Rantai yang sangat panjang ini memerlukan dukungan kepolisian di bidang keamanan agar semua langkah-langkah yang dilakukan BPH Migas dan SKK Migas mendapat dukungan publik," kata Tito. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More