Kamis 13 September 2018, 15:08 WIB

TNI-Polri Diminta Deteksi Potensi Ancaman Pemilu

Golda Eksa | Politik dan Hukum
TNI-Polri Diminta Deteksi Potensi Ancaman Pemilu

MI/MOHAMAD IRFAN

 

PENGAMANAN pemilu oleh TNI-Polri merupakan tugas negara yang sangat strategis dan penting. Oleh karena itu, mereka diingatkan untuk senantiasa mengantisipasi, mendeteksi, serta menetralisir pelbagai potensi ancaman yang muncul pada perhelatan pesta demokrasi di Tanah Air.

Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kepada wartawan seusai memberikan pembekalan kepada para perwira TNI-Polri, di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (13/9). Kegiatan tersebut mengusung tema Rakornas Pengamanan Pemilu Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dalam Negeri yang Kondusif.

"Walaupun pelaksanaanya bagus, sesuai standar, sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai aturan, tapi kalau tidak aman bagaimana? Jadi antara penyelenggaraan pemilu yang akurat dari berbagai sisi, tapi pengamanan ini juga sangat penting," katanya.

Secara teknis pelaksanaan pemilu berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Meski demikian, terang Wiranto, pelaksanaan keseluruhan tetap menjadi tanggungjawab pemerintah, termasuk untuk menempatkan personel keamanan TNI-Polri.

Berkaca dari kondisi tersebut, sambung dia, pemerintah juga menekankan kepada seluruh perwira TNI-Polri agar bisa memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing, semisal membuat perencanaan yang akurat mengenai pengamanan pemilu.

"Mereka juga harus mampu untuk mengantisipasi, mendeteksi kemungkinan ancaman yang akan terjadi, serta membuat rencana-rencana untuk menetralisir ancaman itu agar tak meluas. Kalaupun nanti ancaman itu menjadi nyata dan meluas, maka bagaimana cara untuk kita menyelesaikan masalah itu secara cepat, tegas, tidak melanggar hukum, tapi juga tidak menimbulkan kegoncangan," tandasnya. (E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More