Kamis 28 Juni 2018, 14:21 WIB

Malpraktik Tanpa Cacat dan Kematian, Tak Bisa Dipidanakan

Putri Rosmalia Octaviyani | Humaniora
Malpraktik Tanpa Cacat dan Kematian, Tak Bisa Dipidanakan

Ilustrasi/MI/ANGGA YUNIAR

 

PERLINDUNGAN hukum terhadap profesi dokter di Indonesia dianggap masih lemah. Dokter masih rentan terkena kriminalisasi akibat dari risiko medik, sementara di negara-negara maju sudah tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyeretan ke ranah hukum, apabila dokter telah menjalankan prosedur sesuai aturan atau melanggar disiplin dan kode etik.

Ahli hukum kesehatan, Wila Chandrawila, mengatakan selama ini belum ada aturan khusus terkait malpraktik medis. Hal itu membuat tidak boleh ada kasus yang dibawa ke ranah hukum pidana bila tidak ada dampak kecacatan atau kematian yang ditimbulkan dokter.

"Sementara selama ini masih banyak masalah yang tidak menyebabkan cacat atau kematian tapi tetap diproses untuk pidana oleh polisi karena adanya laporan," ujar Wila, dalam diskusi Penguatan Kesadaran Hukum Kedokteran, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis(28/06).

Dalam dunia kedokteran terdapat risiko medik yang harus dipahami, baik oleh pasien, keluarga, hingga penegak hukum. Setiap risiko dari upaya pengobatan harus dipahami dengan baik sebelum proses pengobatan dijalankan. Wila memaparkan di negara maju, dokter tidak dapat dipidanakan akibat risiko medik. Apalagi jika memiliki kelengkapan surat izin praktik dan menjalankan segala prosedur dengan benar.

"Bidang kedokteran itu dimanapun itu abu-abu. Tubuh manusia sangat unik istimewa dan rumit. Begitu juga dengan hukum kedokteran," ujar Wila.

Karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dari petugas penegak hukum. Mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara terkait hukum kedokteran untuk mencegah potensi adanya kriminalisasi dokter.

"Kalau memang sulit, penegak hukum harus dapat menerima dengan objektif keterangan dari saksi ahli. Karena selama ini banyak anggapan saksi ahli dalam kasus dokter itu hanya sekedar saling membela antar dokter, padahal tidak begitu," ujar Wila.(OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More