Rabu 27 Juni 2018, 09:15 WIB

Terkait Piutang Fiktif, Dua Vendor Pengembang Meikarta Dilaporkan

Micom | Megapolitan
Terkait Piutang Fiktif, Dua Vendor Pengembang Meikarta Dilaporkan

Ilustrasi--thinkstock

 

PENGEMBANG megaproyek Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) menolak tagihan piutang yang dimohonkan PT Relys Trans Logistic (RTL) dan PT Imperia Cipta Kreasi (ICK) dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PT MSU bahkan melaporkan kedua vendor iklan properti itu ke kepolisian atas dugaan penipuan, pemerasan, dan melawan hukum karena menyertakan dokumen tagihan yang dianggap fiktif dan cacat hukum.

"MSU telah melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diusut tuntas sehingga kebenaran menjadi nyata," kata Direksi PT MSU, Reza Chatab, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/6).

Laporan ke kepolisian merupakan buntut dari tagihan miliaran atas pekerjaan periklanan yang diajukan PT RTL dan ICK. Dua perusahaan periklanan ini telah mengajukan gugatan PKPU sejak 24 Mei 2018 dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst. Sidang perdana gugatan PKPU berlangsung pada 5 Juni 2018.

Reza mengatakan, alasan pihaknya melaporkan ke kepolisian karena terdapat beberapa kejanggalan dokumen tagihan yang terlihat dari Surat Perintah Kerja dari MSU kepada kedua vendor tersebut. Tagihan itu tak pernah disetujui dan ditandatangani direksi pengembang Meikarta.

"Dokumen yang diajukan tidak memiliki otorisasi dan tidak ditandatangani pihak yang berwenang di MSU," ujarnya.

Reza menjelaskan, SPK seharusnya disiapkan dan dikeluarkan secara sah oleh MSU. Namun, SPK dalam perkara ini justru dibuat di atas kop surat RTL sebagai penerima pekerjaan.

Penandatanganan SPK juga hanya diwakili Deputy General Manager MSU Angga yang berada empat lapis di bawah Direktur Utama. Reza menilai seharusnya SPK ditandatangani oleh direksi MSU. Tanda tangan pun disebut hanya tertera atas nama (a/n) dan sebuah coretan tanpa nama lengkap.

SPK ditandatangani pada 8 Desember 2017 atau tiga bulan setelah periode kontrak kerja pada 17 September-16 Oktober 2017. Periode 17 September-16 Oktober 2017 pun dianggap tidak terdaftar sebagai auhorised event pengembang Meikarta.

Reza juga mempersoalkan angka 'Rp19' yang tertuang dalam nilai kontrak kerja antara pengembang Meikarta dan RTL. Kemudian, setelah angka tersebut dituliskan 'satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah'.

"Tidak ada angka yang jelas, konsisten, ataupun sensibel," lanjutnya.

Reza menambahkan, kejanggalan lainnya lantaran dua vendor periklanan itu tidak memiliki izin sebagai event organizer. Keduanya dianggap hanya memiliki izin jasa penyelenggara transportasi, komputer, dan elektronik.
Reza yakin berbagai bukti itu akan membuat majelis hakim PN Jakarta Pusat melihat kejanggalan dalam dokumen tagihan tersebut, sehingga akan menolak gugatan.

Sementara itu, kuasa hukum RTL dan ICK, Ibnu Setyo Hastono, mengatakan, kliennya siap dengan opsi damai. Namun, mereka pun telah menyiapkan amunisi menghadapi pengembang Meikarta dalam persidangan gugatan PKPU. Sebab, pihaknya sudah memiliki landasan hukum yang jelas untuk bisa memenangi gugatan.

Ibnu mengatakan, kliennya telah memiliki bukti dan dokumen kuat untuk menunjukkan adanya tagihan piutang dari MSU dan dipaparkan pada sidang lanjutan PKPU, Selasa (26/6).

"Dari pihak kami secara hukum sudah benar memenuhi semua. Kami menganggap SMU itu wanprestasi," kata Ibnu.

Sidang gugatan PKPU Senin (25/6) kemarin digelar di PN Jakarta Pusat dengan agenda mendengar jawaban pengembang Meikarta tertunda. Penundaan lantaran pengembang Meikarta sebagai pihak termohon belum dapat memberikan jawaban. (RO/OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More