Hari Antinarkotika, Momen Pemerintah Kaji Kebijakan

Penulis: Haufan Hasyim Salengke Pada: Selasa, 26 Jun 2018, 23:31 WIB Politik dan Hukum
Hari Antinarkotika, Momen Pemerintah Kaji Kebijakan

Ilustrasi

HARI Antinarkotika Internasional yang jatuh setiap 26 Juni seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk merenungkan kembali kebijakan perang terhadap narkotika yang dikobarkan beberapa tahun terakhir ini. 

LBH Masyarakat menilai selama ini masyarakat tidak diedukasi untuk bagaimana mengentaskan problem kesehatan yang timbul akibat pemakai narkotika.

"Mereka justru diajak untuk mengenyahkan teman-teman pemakai narkotika, yang adalah bagian dari masyarakat. Ini karena ada penyederhanaan terminologi menjadi semata ‘antinarkotika’ saja," ujar Yohan Misero, Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/6).

Selain itu, penyederhanaan itu menunjukkan bahwa publik tidak sepenuhnya diajak untuk mencari solusi efektif mengatasi peredaran gelap narkotika, namun justru didorong untuk menyalurkan dendam dengan mengelu-elukan eksekusi mati.

"Hari ini mestinya kita gunakan untuk mengecam keberadaan lebih dari 30 ribu pemakai narkotika yang mendekam di dalam penjara, setidaknya sampai Mei lalu. Angka tersebut bisa jauh lebih besar lagi karena kacaunya regulasi pidana dalam persoalan narkotika, hal yang hanya akan bertambah kacau bila RKUHP jadi disahkan," kata Yohan.

Momen Hari Antinarkotika Internasional, lanjut dia, mestinya digunakan oleh semua pihak untuk mempertanyakan sudah sejauh mana fasilitas kesehatan diberikan negara pada pemakai narkotika dan sudah seefektif apa program-program pemulihan narkotika.

"Apakah hal-hal tersebut sudah menjadi prioritas? Jika Pemerintah mengklaim bahwa programnya efektif, mengapa angka pemakai narkotika terus meningkat setiap tahunnya?" tanya Yohan.

"Pemerintah mengeksekusi mati 18 orang dan menembak mati 99 orang di luar proses hukum atas nama perang terhadap narkotika. Setiap satu gelombang eksekusi mati, selalu diikuti adanya pemberitaan tentang BNN atau Polri menghadang masuknya narkotika ilegal. Bukankah hal ini menunjukkan peluru tidak menyelesaikan masalah?" imbuhnya.

Menurutnya, di momen ini publik juga patut mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar serius memperjuangkan perdamaian dunia seperti ditulis dalam konstitusi. Tahun ini Indonesia ditetapkan kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Posisi ini diharapkan oleh banyak pihak agar Indonesia dapat mendorong terciptanya perdamaian di berbagai belahan dunia, seperti di Myanmar dan Palestina.

"Namun, apa yang bisa kita harapkan dari negara yang tega memenjarakan warga negaranya hanya karena menguasai selinting ganja? Apa yang kita bisa harapkan dari negara yang membunuh manusia hanya untuk menunjukkan usaha mereka mengatasi masalah narkotika?" Yohan mempertanyakan.

diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada Desember 1987 sebagai “International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking” atau “Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Obat. Namun, di Indonesia disebut sebagai Hari Antinarkotika Internasional (Hani). (OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More