Hanura Nilai Wacana Dana Parpol Positif

Penulis: Astri Novaria Pada: Jumat, 13 Mar 2015, 00:00 WIB Politik dan Hukum
Hanura Nilai Wacana Dana Parpol Positif

ANTARA FOTO/Andika Betha

KETUA DPP Partai Hanura Dossy Iskandar mengatakan wacana pembiayaan dana partai politik oleh negara adalah gagasan yang positif. Menurutnya itu bisa menciptakan kemandirian partai jika ditopang dengan dana yang cukup. "Namanya wacana tentu digulirkan untuk mencari respon dan masukan sebagai niatan untuk pembangunan penguatan sistem politik nasional. Dengan begitu, partai politik tidak boleh membuka usaha atau cari dana politik dengan cara yang tidak baik," ujar Dossy saat dihubungi, Jumat (13/3).

Lebih lanjut kata dia, dana Rp1 triliun yang diwacanakan akan diberikan kepada partai politik dari APBN itu menurutnya tidak serta merta digulirkan begitu saja. Ia menilai, harus ada parameter yang jelas dan dilakukan pendalaman agar diketahui urgensinya.

"Jangan tergesa-gesa dulu tapi lakukan kajian yang komprehensif dan mendalam. Hal itu karena partai politik selama ini tanpa diberikan dana oleh negara, eksistensi partai juga dapat berjalan normal. Tetapi keikutsertaan negara dalam memperkuat pilar demokrasi melalui instrumen parpol harus diapresiasi," tandasnya.

Menurutnya banyak hal yang perlu diperdalam menyangkut pembiayaan dana partai politik oleh negara ini, antara lain urgensinya dan bagaimana dampaknya bagi pertumbuhan multipartai. "Kita ingin memperkuat sistem presidensial dengan pembatasan parpol secara natural tapi disisi lain dengan dana yang besar apakah itu tidak mengundang munculnya partisipasi politik semu dengan bentuk parpol karena hanya berfikir itu hanya ada dananya. Sehingga ideologi parpol dalam perspektif membangun kekuatan partai melalaui sistem pengkaderan yang kuat, itu menjadi kabur. Jadi tidak mudah namun sebagai wacana baik saja apalagi keuangan negara memungkinkan," terangnya.

Konsekuensinya, menurutnya perlu dibuat payung hukum mengenai pembiayaan partai politik. Dalam regulasi tersebut nantinya, sambung dia, elemen pelaporan, besaran dana pengawasan harus diinventarisasi seluruh Undang-Undang terkait penggunaan keuangan negara, sistem pengawasan penggunaan keuangan, dan sistem pertanggung jawaban keuangan.

"Payung hukumnya harus dimatangkan dulu dan setelah disepakati maka otomatis melakukan regulasi dibidang politik dan keuangan namun juga beberapa hal yang berkorelasi dengan sistem keuangan negara dan pertanggung jawaban akuntabiltas, pengawasannya melalui lembaga hukum, dan penggunaannya kalau perlu diawasi dengan PPATK," pungkasnya. (P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More