KPU Jawa Barat Nantikan PKPU

Penulis: Astri Novaria Pada: Kamis, 12 Mar 2015, 00:00 WIB Politik dan Hukum
KPU Jawa Barat Nantikan PKPU

ANTARA/Agus Bebeng

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat berharap peraturan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat segera selesai sehingga dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan Pilkada pada 2015.

"Kita lagi nunggu PKPU, sangat mengharapkan PKPU ini ada kejelasannya sampai penomoran Undang-Undang No 1 Tahun 2015. Ini untuk keberlangsungan masalah teknis di lapangan," ujar Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Yayat Hidayat kepada Media Indonesia, Kamis (12/3).

Adapun, 10 PKPU yang dipersiapkan KPU untuk pelaksanaan Pilkada, antara lain menyangkut tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan pilkada, aturan pencalonan, aturan penyusunan daftar pemilih, aturan kampanye. Lalu, peraturan pemungutan dan penghitungan suara, aturan partisipasi masyarakat, aturan dana kampanye, aturan logistik, aturan penyelesaian admnistrasi penyelenggaraan, dan aturan pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok panitia pemungutan suara

Hingga saat ini, KPU RI telah melakukan uji publik untuk tiga draft PKPU yakni tentang tahapan dan jadwal pilkada serentak 2015, pencalonan, dan pemutakhiran data. Hari ini, KPU RI kembali melanjutkan uji publik terkait dengan draft PKPU Pilkada khususnya kampanye, dana kampanye dan tata kerja KPU dan badan ad hoc.

"Memang konsekuensinya cukup serius. Penandatanganan hibah daerah tidak bisa dilaksanakan sebelum regulasi itu ada. Karena PKPU itu harus dikonsultasikan oleh DPR RI," pungkasnya.

Secara terpisah, Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay mengatakan uji publik yang tengah dilakukannya kini melibatkan publik seperti partai politik, masyarakat sipil, media massa dan KPU daerah. Setelah melakukan uji publik, Hadar mengutarakan bahwa KPU akan melakukan perbaikan atas masukan para peserta uji publik. Kemudian hasil perbaikan tersebut akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah, untuk kemudian menetapkannya sebagai peraturan.

''Draft peraturan ini setelah melampaui uji publik, nanti kami akan melakukan perbaikan apa yang telah diusulkan dalam forum ini, dan hasil perbaikan itu kami akan ajukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Setelah itu kami akan menetapkannya sebagai peraturan,'' tuturnya. (Nov/P-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More