Rabu 23 Mei 2018, 21:30 WIB

8 Fraksi Setuju Masukkan Motif Politik dalam Definisi Terorisme

Dero Iqbal Mahendra | Politik dan Hukum
8 Fraksi Setuju Masukkan Motif Politik dalam Definisi Terorisme

Ist

 

DELAPAN fraksi menyepakati jika definisi terorisme ditambahkan dengan kata motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan. Mereka ialah NasDem, Hanura, PKS, Gerindra, PAN, Demokrat, dan Golkar.

"Kami cenderung dengan keamanan bersifat umum. Supaya beda dengan pidana umum. Misalnya untuk negara, bangsa dan tumpah darah Indonesia. Cukup keamanan saja," kata anggota Pansus RUU Terorisme dari Fraksi PKS, TB Soenmandjaja dalam rapat dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/5).

Dalam rapat ini, pemerintah menghadirkan dua pilihan definisi. Pertama yaitu terorisme tanpa menyertakan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan.

Sehingga, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang adapat menimbulkan korban, yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Sementara definisi kedua yaitu ada penambahan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan dari definisi pertama.

Dua alternatif definisi tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat kerja Pansus Terorisme dengan Menteri Hukum dan HAM, pada Kamis, 24 Mei.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Pansus dari fraksi Golkar, Bobby Adityo Rizaldi mengatakan, Golkar mendukung kedua definisi tersebut.

Bobby tidak mempersoalkan apakah definiai tersebut memasukkan motif politik, ideologi maupun keamanan atau tidak.

"Selama pemerintah mendukung opsi, Golkar dukung opsi yang dipilih Pemerintah," ungkap Bobby.

Sementara itu, anggota Pansus Fraksi PKB, Muhammad Toha menjelaskan, alasan fraksinya setuju dengan definisi pertama lantaran untuk tidak membatasi penegakan tindak pidana terorisme.

Menurut Toha, ketika definisi tersebut dilengkapi dengan kata motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan, penegak hukum akan terbatas dalam melakukam penindakan.

"Sekali lagi, dengan alasan kalau ada motif itu menjadi hal yang membatasi. Kita akan cenderung ke alternatif satu," ungkap Toha.

Sementara hanya dua fraksi yang tidak menyetujui definisi terorisme ditambahkan kata motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan. Kedua fraksi tersebut yaitu, PDI Perjuangan, dan PKB. (Medcom/OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More