Rabu 23 Mei 2018, 05:30 WIB

RTH belum Mampu Selamatkan Satwa

Putri Rosmalia | Humaniora
RTH belum Mampu Selamatkan Satwa

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

 

PERUBAHAN fungsi lahan menjadi bangunan di perkotaan menjadi penyebab utama punahnya berbagai spesies satwa, termasuk di Jakarta. Di Ibu Kota, burung yang tersisa kini tinggal 130 jenis dari semula 256.

"Spesies di perkotaan memang kondisinya sangat terancam karena habitat mereka sudah sangat minim," kata Koordinator Capnature Biodiversity Warriors Ahmad Baihaqi di Taman Menteng, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, meski beberapa tahun terakhir sejumlah kota besar mulai memiliki program peningkatan ruang terbuka hijau (RTH), hal itu belum memberi banyak dampak positif bagi keselamatan spesies satwa perkotaan. Untuk itu, dibutuhkan lebih banyak RTH dengan konsep yang sangat matang agar mampu menjadi habitat satwa kota, khususnya burung.

"Di RTH jangan asal menanam pohon, tapi pahami kegunaannya. Pilih yang menghasilkan buah yang bisa jadi pakan burung, kersen (kers/Prunus cerasus) misalnya," ujar Ahmad.

Juga harus dibuat koridor atau jalur hijau antar-RTH agar hewan dapat bergerak dengan lebih leluasa. Dengan begitu, potensi mereka untuk berkembang biak akan lebih besar.

"Pemerintah daerah harus ngebut untuk bisa capai batas minimal RTH 30% dari luas wilayahnya kalau memang mau biodiversity satwa ataupun fauna terlindungi di kota," ujar Ahmad.

Saat ini, DKI Jakarta baru memiliki sekitar 9% RTH dari total luas wilayahnya. Padahal, Undang-Undang (UU) No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan setiap kota memiliki RTH seluas 30% dari total luas wilayahnya.

Kota lainnya di Indonesia yang memiliki hutan kota atau ruang terbuka hijau mencapai 30% juga masih sedikit. Kota-kota yang memiliki RTH sesuai dengan aturan di antaranya Yogyakarta, Malang, Surabaya, Balikpapan, dan Aceh.

Keseriusan pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan persentase hutan kota dan RTH menjadi kunci tercapainya kota hijau dan berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkan itu, pemda harus didorong untuk membuat peraturan daerah (perda) terkait dengan pemenuhan batas minimal hutan kota dan RTH seluas 30% dari luas kota.

"Karena kewenangan untuk membuat wilayah hutan kota dan RTH itu ada di bawah pemda, harus pemda yang fokus dan serius menggarap," ujar Direktur Konservasi Tanah dan Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Toni Kartiman.

Menurutnya, dengan adanya perda, sistem perwujudan ketersediaan hutan kota dan RTH sebagai sumber resapan akan semakin terstruktur.

Libatkan masyarakat

Direktur Komunikasi dan Penggalangan Sumber Daya Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Fardila Astari mengatakan upaya penyelamatan satwa di perkotaan, selain melalui peningkatan RTH, harus dibarengi dengan pelibatan masyarakat. Pelibatan dapat dilakukan lewat berbagai bentuk kegiatan.

Astari juga mengatakan tahun ini Kehati melakukan geledah keanekaragaman hayati, berupa lomba foto jenis satwa di perkotaan, secara serentak di delapan kota. Hal itu, selain dimaksudkan untuk mengajak masyarakat lebih peduli pada biodiversity, bertujuan mendata satwa lewat pengamatan dan kegiatan fotografi.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More