Kamis 19 Maret 2015, 00:00 WIB

Waspadai Korupsi Bidang Pendidikan dan Kesehatan

MI/Bay | Humaniora
Waspadai  Korupsi Bidang Pendidikan dan Kesehatan

ANTARA FOTO/ M Agung Rajasa

 
Pemerintah diminta tetap mengawal penggunaan anggaran pendidikan serta kesehatan agar tidak bocor di tengah jalan. Pasalnya, kedua sektor itu  menyangkut hajat hidup orang banyak.''Jangan lantas kita selalu  ribut sesama penegak hukum, sektor pendidikan dan kesehatan terabaikan. Sebab, kedua sektor itu berpotensi besar terjadi  korupsi,'' papar Ketua Ikatan Warga Djakarta (Iwarda) Peduli Indonesia  Trubus Rahardiansah dalam diskusi mengenai penegakan hukum di Jakarta,  kemarin.

Melalui rilisnya kepada pers,kemarin,Trubus menyatakan anggaran pendidikan yang besarnya 20% dari APBN perlu diawasi adalah pos bantuan operasional sekolah serta sertifikasi guru. Pasalnya, keduanya memang sangat rentan dengan penyalahgunaan wewenang. Pembicara lainnya, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menegaskan KPK harus fokus pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.. "Namun memang tidak mudah dalam memberantas korupsi, karena terkadang akan menghadapi fight back (serangan balik), sehingga muncul kekisruhan antarlembaga,"ujarnya.

Menurut dia, ancaman pemberantasan korupsi terjadi karena adanya sistem oligarki yakni, konspirasi, atau sekutu yang melibatkan politisi dan birokrasi. "Sistem oligarki memiliki daya rusak terhadap upaya pemberantasan korupsi," ujarnya. Ia mengusulkan dalam pemberatasan korupsi perlu partisipasi masyarakat dengan membangun sistem reward policy atau pemberian hadiah bagi masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi. "Dengan sistem ini masyarakat diberikan hadiah sebesar 20 persen dari uang yang disita dari koruptor yang dilaporkannya. Jadi melalui sistem ini kita mendorong masyarakat untuk partisipasi dalam pemberantasan korupsi,"cetusnya. Sementara itu, dihubungi terpisah Irjen Kemendikbud Haryono Umar menjelaskan bahwa di daerah terjadi penyimpangan terkait dengan sertifikasi dan pengadaan barang. Ia meminta masyarakat melaporkan dugaan dugaan penyimpangan yang mungkin terjadi.

Baca Juga

ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

Indonesia Terus Upayakan Pemenuhan Hak Anak

👤Atalya Puspa 🕔Selasa 24 November 2020, 14:20 WIB
Hal paling mendasar yang dilakukan Indonesia dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sesuai Konvensi Hak Anak adalah dengan...
ANTARA/	IDHAD ZAKARIA

Kabar Gembira, Kemensos Buka Kuota Tambahan BST

👤Suryani Wandari 🕔Selasa 24 November 2020, 14:05 WIB
Kuota baru BST bagi 20 ribu KPM diprioritaskan untuk daerah yang penyerapan bantuannya dinilai...
Antara/Raisan Al Farisi

Ada Potongan Pajak, Berapa BSU yang Diterima Guru Honorer?

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 24 November 2020, 13:58 WIB
Bagi guru honorer yang memiliki NPWP, besaran BSU dikenai potongan PPh sebesar 5%. Adapun penerima BSU yang belum punya NPWP, dikenai...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya