Rabu 18 Maret 2015, 00:00 WIB

Pemakzulan Presiden Sulit Dilakukan

MI/AFP/Bas/I-1 | Internasional
Pemakzulan Presiden Sulit Dilakukan

AP Photo/Andre Penner

 
DEMONSTRASI besar-besaran yang menuntut agar Presiden Brasil Dilma Rousseff dimakzulkan menguat. Namun, para pengamat mengatakan penggulingan orang nomor satu di 'Negeri Samba' itu masih sulit dilakukan. Jajak pendapat terbaru menunjukkan popularitas pemerintahan Rousseff terpangkas lebih dari setengah ketimbang kala dia memenangi pemilu, Oktober tahun lalu. Jaksa Brasil mengaku telah menemukan kasus korupsi terbesar di Brasil dengan skema penyogokan yang dilakukan perusahaan minyak negara, Petrobras.

Sedikitnya US$800 juta dibayarkan perusahaan konstruksi untuk menyogok mantan pejabat di perusahaan itu agar bisa mendapatkan kontrak. Jaksa mengatakan sebagian dari uang itu masuk ke dana kampanye Partai Pekerja dan sekutunya.
 Puluhan anggota kongres, termasuk dua mantan kepala staf Rousseff, tengah diselidiki dalam kasus penyogokan itu. Rousseff yang sempat menjabat Presiden Petrobras disebut tidak terkait dengan aksi korupsi itu, tapi mayoritas warga rasil yakin dia mengetahui aksi penyogokan itu.

Meski begitu, pemakzulan terhadap Rousseff akan sulit. Menurut firma konsultan politik Eurasia Group, "Kami tidak yakin Rousseff akan dimakzulkan." Eurasia menggarisbawahi banyak contoh sejumlah presiden bisa bertahan meski memiliki angka dukungan yang sangat rendah di Brasil. Firma itu mencontohkan ketika mata uang Brasil mengalami devaluasi pada 1999, meski tingkat dukungannya hanya satu digit, Presiden Fernando Henrique Cardoso yang kala itu menjabat sukses  bertahan. Pengamat politik Marvel Pereira dalam kolom surat kabar O GLobo menulis, 'Untuk mendapatkan kembali kekuatan politik, Rousseff harus menjadi orang yang baru. Dia harus menjadi Rousseff yang berbeda. Hal itu sulit dilakukan.  Namun, dia akan tetap menjabat presiden di tengah krisis politik dan ekonomi hingga digelarnya Pemilu 2018'.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More