Senin 30 April 2018, 09:04 WIB

Perpres 20/2018 Lindungi Pekerja Indonesia

Ghani Nurcahyadi | Ekonomi
Perpres 20/2018 Lindungi Pekerja Indonesia

ANTARA/Aji Styawan
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (tengah) berfoto bersama sejumlah pekerja wanita sektor nonformal di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/4/2018).

 

PENERBITAN Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Selain upaya untuk mendorong realisasi investasi, perpres tersebut juga melindungi tenaga kerja Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menegaskan, Perpres 20/2018 sejatinya menyederhanakan prosedur, birokrasi, dan mekanisme perizinan tanpa menghilangkan syarat kualitatif. TKA yang boleh bekerja di Indonesia, di antaranya harus memiliki pendidikan sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki TKA tersebut.

TKA juga harus memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki paling sedikit 5 tahun. Dengan syarat tersebut, pemerintah dipastikan tidak mungkin membiarkan keberadaan TKA yang bekerja sebagai buruh kasar atau tenaga kerja nonahli.

“Jadi, saya ingin mengatakan di perpres ini, kemudahan dari sisi prosedur dan investasi bukan membebaskan. Kalau dulu pekerja kasar dilarang masuk, saat ini juga masih dilarang masuk. Kalau ada orang asing sebagai buruh kasar, itu merupakan pelanggaran dan pasti akan ditindak,” ucap Hanif dikutip dari Infopublik.id.

Selain dari sisi pekerja, Perpres 20/2018 juga mensyaratkan pemberi kerja bagi TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping, kecuali TKA yang ditunjuk menduduki jabatan direksi dan komisaris. Pemberi kerja pun wajib memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA. Pekerja asing harus pula difasilitasi pelatihan bahasa Indonesia.

Penunjukan tenaga kerja pendamping tidak lain bertujuan sebagai upaya alih teknologi dan kemampuan yang dimiliki TKA kepada tenaga kerja Indonesia. Harapannya, saat masa izin kerja TKA berakhir, tenaga kerja pendamping bisa segera menggantikan posisi yang ditinggalkan TKA tersebut.

Mengutip data Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kemenaker, TKA di Indonesia pada 2017 mencapai 85.974 orang. “Jika dibandingkan dengan TKA dari negara lain, TKA kita hanya di kisaran kurang dari 0,1%,” tukas Hanif.

Industri 4.0
Kemenaker kini juga mulai melakukan upaya pemetaan terhadap jabatan-jabatan pekerjaan baru akibat dampak Revolusi Industri 4.0. Hal itu demi mempersiapkan kompetensi dan pasar tenaga kerja yang sesuai dengan transformasi industri di Tanah Air.

“Setiap revolusi industri pasti akan menggerus sejumlah pekerjaan. Tapi, revolusi industri juga memunculkan pekerjaan baru,” cetus Direktur Jenderal Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Bambang Satrio Lelono. Ia menambahkan revolusi industri 4.0 berpeluang menggeser 50% dari jumlah pekerjaan yang ada sekarang.

Saat ini Kemenaker mencatat terdapat 192 juta angkatan kerja usia produktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64 juta bukanlah angkatan kerja produktif (ibu rumah tangga dan lain-lain), sebanyak 7,04 juta orang merupakan penganggur terbuka, dan pekerja paruh waktu atau setengah menganggur mencapai 51 juta orang.

Dari angkatan kerja yang ada, 60% berpendidikan SMP ke bawah, 27% berpendidikan SMA sederajat, dan 12% lulusan perguruan tinggi. Dari angkatan kerja nasional yang ada, 80% di antara mereka merupakan operator dan hanya 12% yang memiliki kemampuan perekayasa (engineer).

Bambang memaparkan bahwa banyak angkatan kerja berpendidikan SMP yang terkena dampak dari revolusi industri 4.0. Di sektor formal, buruh pabrik terancam kehadiran otomatisasi. Pekerja sektor informal justru punya kerentanan lebih tinggi.

“Karena itu, mau tidak mau harus dilakukan upskilling atau reskilling terhadap pekerja dengan kualifikasi rendah ini,” ujar Bambang. Ia  menyebutkan caranya dengan menguatkan pendidilan vokasi dan Balai Latihan Kerja (BLK). (S-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More