Rabu 18 Maret 2015, 00:00 WIB

Tidak Ada Niat Obral Remisi

MI/Arif Hulwan | Politik dan Hukum
Tidak Ada Niat Obral Remisi

Antara/Yudhi Mahatma

 
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan bahwa hak untuk memberi atau menolak remisi terhadap narapidana berada di bawah kementeriannya.

Namun, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan Remisi bagi Terpidana Kasus Luar Biasa telah memangkas kewenangan itu.

"Dalam setiap institusi pidana, ada kamar-kamar sendiri. Polisi, jaksa, bisa menyidik. KPK bisa menyidik dan menuntut. Tapi tidak ada dalam undang-undang, kewenangan jaksa, polisi, KPK ialah menolak atau menerima revisi," tegas Yasonna seusai menghadiri acara Catatan Akhir Tahun, di Jakarta Convention Center (JCC), kemarin.

Ia menjelaskan setelah ada putusan majelis hakim terhadap seorang terpidana, selanjutnya menjadi kewenangan Kemenkum dan HAM untuk melakukan pembinaan.

Nanum, PP 99/2012 tidak memiliki semangat itu.

Selain itu, Yasonna menampik dianggap obral remisi bagi para koruptor.

Dia menjelaskan pengkajian terhadap PP 99/2012 bukan berarti terpidana korupsi, narkoba, dan terorisme akan mendapatkan hukuman ringan.

Dalam peraturan baru nanti bisa saja dibuat persyaratan pengajuan remisi setelah menjalani hukuman sekian tahun.

"Misalnya, koruptor yang sudah menjalani hukuman dua tahun baru boleh mendapat remisi. Jangan belum apa-apa sudah disebut obral remisi," ujarnya.

Dalam PP 99/2012 terdapat aturan mengenai pengetatan remisi terhadap narapidana korupsi, terorisme, dan narkotika.

Pasal 34 B menyatakan remisi diberikan oleh Menkum dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dengan Jika narapidana itu terkait kasus korupsi, lembaga terkait yang dimaksud ialah KPK.

Rasa keadilan
Rencana revisi peraturan soal remisi terpidana korupsi, narkotika, dan terorisme harus mengakomodasi rasa keadilan masyarakat.

"Arahan Presiden, meminta kepada Kemenkum dan HAM agar rasa keadilan di masyarakat diperhatikan," ungkap Sekretariat Kabinet Andi Widjajanto.

Meski begitu, kata dia, hal yang dilaporkan Menkum dan HAM kepada Presiden terkait revisi itu bukanlah pemberian remisi bagi koruptor secara harfiah.

"Sebetulnya tidak secara spesifik melakukan kajian untuk memberikan remisi ke koruptor, tetapi secara keseluruhan melakukan kajian tentang sistem itu sehingga prinsip-prinsip keadilan yang ada bisa diterapkan secara lebih ketat," jelas Andi.

Andi pun menyebut Istana belum menetapkan sikap lebih jauh soal remisi tersebut karena peraturannya masih dalam proses penggodokan.

Bahkan, pihak Kemenkum dan HAM belum meminta pembahasan lebih jauh soal revisi itu dengan pihak kepresidenan.

"Sampai sekarang, masih wacana. Belum diagendakan dalam rapat terbatas kabinet," ucapnya.

Menurut rencana, pemerintah akan merevisi PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan atau PP Pengetatan Remisi.

Sementara itu, mengenai vonis terhadap koruptor selama ini yang dinilai terlalu rendah, komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri menyatakan bila vonis terlalu rendah, jaksa bisa mengajukan banding. (Ind/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More