Jumat 13 April 2018, 13:32 WIB

Dokter Perlu Paham Aspek Legal & Etik untuk Menjalankan Praktik

Indriyani Astuti | Humaniora
Dokter Perlu Paham Aspek Legal & Etik untuk Menjalankan Praktik

Ilustrasi

 

BELUM banyak dokter yang paham ketika berhadapan dengan kasus hukum. Untuk lebih memberikan pemahaman aspek legal dan medis kepada para dokter, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jakarta Pusat akan menggelar seminar dan workshop Jakarta Medical Doctor Forum (JakMD) pada 5 dan 6 Mei 2018 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Ketua Panitia Jakarta Medical Doctor Forum dr.Qori Haly Sp.BP-RE menyampaikan para dokter akan diberikan pengetahuan mengenai hukum tata negara yang terkait kesehatan oleh ahli yang berkompeten di bidangnya. Itu bertujuan untuk menepis kekhawatiran dokter mengenai tuntutan ataupun tuduhan kasus malpraktik.

"Dokter masih banyak yang awam mengenai legal etis kedokteran. Apa yang membuat dokter terjerumus dan kena kasus," tutur Qori dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (13/4).

Dalam seminar, ujar Qori, akan dibahas kasus-kasus mengenai tuntutan terhadap dokter yang terjadi di Jakarta Pusat dan keputusan pengadilan. Dia menjelaskan isu yang berkembang di masyarakat adalah dugaan malpraktik oleh dokter. Menurutnya istilah malpraktik kurang tepat.

"Masalah sebenarnya miskomunikasi antara dokter dan pasien," ucap dia.

Oleh karena itu, melalui seminar akan dibahas lebih dalam supaya dokter lebih waspada dalam menangani pasien dan tau tindakan yang berpotensi dapat bermasalah dari segi hukum, juga ketika mendapat masalah hukum mereka paham harus mencari bantuan kemana.

Qori menuturkan di IDI Jakarta Pusat ada ratusan laporan terhadap dokter, tetapi setelah dikaji lebih jauh tidak semua murni malpraktik, melainkan miskomunikasi antara dokter dan pasien.

Selain seminar tentang pengetahuan hukum di bidang kesehatan, JakMD juga akan membahas sejumlah topik seputar masalah yang timbul di bidang kedokteran, antara lain mendorong para dokter bukan hanya menjadi klinisi dan akademisi tetapi menjadi wirausahawan pada jasa pelayanan melalui informasi pendirian klinik utama dan pratama, prosedur penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai pusat kesehatan, dan topik lainnya.

Ketua IDI Jakarta Pusat dr.Kemas Abdurrohim, SpAK menuturkan untuk melakukan praktik dokter harus memenuhi persyaratan yaitu mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) untuk bidang kompetensi yang dimiliki yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, dan rekomendasi dari IDI. Selain itu jika praktik mandiri, maka harus ada tempat praktik serta izinnya.

Kemas menuturkan ada 28 pelanggaran peraturan dispilin profesi dalam aturan Konsil Kedokteran Indonesia, yang paling marak disebut adalah praktik tidak sesuai kompetensi atau praktik tanpa sertifikat kompetensi.

Mengenai sanksi, Kemas mengatakan ada ada sanksi ringan, sedang, hingga berat.

"Kalau ringan teguran, sedang berupa rekomendadi STR selama berapa bulan, atau jika berat bisa dicabut izin praktiknya selamanya atau diminta belajar lagi".(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More