Hapus Hukuman Mati Jadi Alat Diplomasi

Penulis: Richaldo Y Hariandja Pada: Jumat, 13 Apr 2018, 11:15 WIB Politik dan Hukum
Hapus Hukuman Mati Jadi Alat Diplomasi

MI/RAMDANI
Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan (kiri) dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berbicara dalam Laporan Statistik Amnesty International tentang Hukuman Mati, di Jakarta, kemarin.

PENGHAPUSAN hukuman mati di Indonesia dapat menjadi alat diplomasi efektif bagi pemerintah. Pasalnya, Indonesia dinilai dapat memiliki posisi tawar untuk menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi terpidana mati di luar negeri.

Sejauh ini, terdapat 188 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi terpidana mati di luar negeri, mayoritas berada di Arab Saudi. Indonesia akan dinilai percuma memperjuangkan penyelamatan WNI di negara luar jika masih memberlakukan hukuman mati di negeri sendiri.

"Menghapus hukuman mati dapat menjauhkan Indonesia dari tuduhan standar ganda dari negara luar," ucap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman hamid, dalam Media Briefing di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, kemarin.

Meskipun demikian, ia menilai saat ini ada kesadaran yang tumbuh di tubuh pemerintah dengan menjadikan hukuman mati sebagai hukuman alternatif. Hal itu, dikatakan dia, merupakan suatu terobosan positif.

Menurut catatan Amnesty International Indonesia, Indonesia tidak melakukan eksekusi apa pun pada tahun 2017 setelah memutuskan untuk menunda eksekusi pada 10 terpidana mati pada menit-menit akhir di 2016.

Sementara itu, untuk vonis hukuman mati, sebanyak 47 vonis dijatuhkan pada tahun 2017, jumlah tersebut menunjukan penurunan dibandingkan 60 kasus pada 2016. Hingga akhir 2017, terdapat 262 terpidana yang menunggu eksekusi hukuman mati di Indonesia.

"Sudah saatnya bagi Indonesia untuk memberlakukan moratorium terhadap semua eksekusi di 2018,"

Meskipun demikian, untuk menghapus aturan hukuman mati secara keseluruhan, Usman menilai hal itu masih sulit. Pasalnya, desakan dari masyarakat dan dukungan politik tidak akan mengizinkan Presiden untuk menghapus hukuman mati.

Tidak efektif

Usman menambahkan penghapusan hukuman mati, terutama untuk para pengedar narkoba, juga dinilai tidak efektif. Berdasarkan cataan Amnesty International Indonesia, masih ada 46.537 kasus narkoba yang tercatat pada 2017, padahal di tahun 2016 ada eksekusi terhadap 4 terpidana mati karena kasus narkoba.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Ricky Gunawan menambahkan Indonesia seharusnya belajar dari negara lain yang melakukan pendekatan dekriminalisasi dalam penyalahgunaan narkoba. Hal itu, membuat pendekatan penyuluhan dan rehabilitasi dapat menjadi salah satu solusi menyelesaikan kejahatan narkoba yang didorong lewat revisi Undang-undang Narkotika.

"Tapi, jika RKUHP (Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang memasukkan delik narkoba ini disahkan, narkoba akan jadi objek pidana, yang ada kita akan terus mengirimkan putra-putri kita yang salah gunakan (narkoba) ke penjara," terang dia.

Selain itu, aturan hukuman mati ini juga kerap disalahgunakan oknum hukum di Indonesia. Hukuman mati masih dianggap sebagai hukuman instan dalam menyelesaikan kejahatan yang kompleks dan membutuhkan penyelesaian jangka panjang.(P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More