Rabu 18 Maret 2015, 00:00 WIB

Wakil Panglima TNI Dihidupkan

Arif Hulwan | Politik dan Hukum
Wakil Panglima TNI Dihidupkan

ANTARA/WIDODO S JUSUF

 
Modernisasi dalam hal organisasi dan persenjataan bakal dilakukan secara bertahap bagi TNI dan Polri dalam lima tahun mendatang.

Kebutuhan pertahanan yang dinamis membuat kehadiran wakil panglima TNI dibutuhkan.

Perluasan pun dilakukan terhadap komando pertahanan angkatan.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjelaskan rencana perluasan organisasi militer yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, di antaranya terdiri atas wakil panglima TNI, 3 panglima komando operasi TNI-AU, dan 3 panglima komando armada TNI-AL, serta 3 divisi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

"Dulu (wakil panglima) pernah dilaksanakan. Bahwa organisasi TNI ialah organisasi yang sifatnya penggunaan, bukan pembinaan, sehingga wakil panglima TNI itu diharapkan, kalau tidak ada Panglima TNI, dia bisa act sebagai Panglima TNI. Kalau Kasum (Kepala Staf Umum) fungsinya hanya sebagai koordinator staf," jelasnya, seusai rapat terbatas bidang Polhukam, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan perluasan organisasi itu setidaknya didorong empat alasan.

Pertama, perkembangan strategi pertahanan.

Kedua, kebutuhan untuk melakukan tindakan.

Ketiga, aspek manajemen kontrol dan kendali.

Keempat, penyesuaian dengan anggaran yang akan makin ditingkatkan.

"Beliau, Pak Presiden, setuju. Hanya, dilaksanakan secara bertahap," imbuhnya.

Jabatan wakil panglima TNI itu sudah pernah ada.

Namun, pada 2000, mantan Presiden Abdurrahman Wahid menghapusnya dengan alasan perampingan struktur TNI.

Modernisasi organisasi TNI tersebut, kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, bakal disahkan lewat peraturan presiden yang akan dirampungkan pada tahun ini.

Akan tetapi, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap hingga 2019 sesuai rencana strategis periode lima tahun.

Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno menimpali modernisasi TNI itu mencakup organisasi serta alat utama sistem senjata (alutsista).

Namun, itu tak bisa serta-merta diwujudkan karena masih akan mempertimbangkan beragam faktor.

"Semua akan dilakukan secara gradual selama satu renstra (rencana strategis) lima tahun," kata dia.

Pembengkakan staf

Ia pun mengungkapkan soal adanya konsekuensi pembengkakan jumlah staf akibat bertambahnya jumlah jenderal dalam modernisasi organisasi itu.

"Bayangkan satu bintang tiga (letnan jenderal) itu kan bawahannya akan ikut sekian banyak. Nah, ini kan butuh tambahan personel dan sebagainya," tutup Tedjo.

Direktur Program Imparsial Al Araf meminta Presiden Joko Widodo tidak tergesa-gesa memunculkan posisi wakil panglima TNI dengan alasan reorganisasi TNI.

Menurut Al Araf, Presiden harus memberikan penjelasan kepada publik terkait urgensi dan tugas wakil panglima TNI.

"Jangan sampai kehadirannya tidak jelas. Harus ada penjelasan dan alasan ke publik tentang kebutuhan wakil panglima," katanya, kemarin.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi berpendapat posisi wakil panglima TNI bertujuan membagi peran dengan panglima.

Pasalnya, jelas Muradi, visi pemerintahan Jokowi ialah mendorong Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Untuk menuju ke arah sana, kata Muradi, penguatan organisasi TNI merupakan keniscayaan.

"Poros maritim harus diikuti efek deteren. Penguatan militer, melalui reorganisasi TNI yang luar biasa," ujarnya. (Pol/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More