Rabu 18 Maret 2015, 00:00 WIB

Pilkada Serentak 9 Desember 2015

Ind/P-3 | Politik dan Hukum
Pilkada Serentak 9 Desember 2015

MI/RAMDANI

 
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) gelombang pertama amat mungkin akan berlangsung pada 9 Desember 2015.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman dalam rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terkait dengan pelaksanaan pilkada di daerah itu, di Tanjungpinang, kemarin.

Menurutnya, pilkada serentak merupakan hal baru yang akan dihadapai oleh semua pihak, termasuk masyarakat sebgai pemilih.

Oleh karena itu, perlu persiapan dan sosialisasi yang maksimal agar hasilnya memuaskan.

Sementara itu, komisioner KPU Kepri Marsudi mengemukakan jadwal pemungutan suara belum disahkan.

Dalam pembahasan UU Pilkada di DPR, berbagai pihak mengusulkan pemungutan suara diselenggarakan pada 2, 9, dan 16 Desember 2015.

Saat rapat dengan Komisi II DPR di Kantor Gubernur Kepri, kemarin, kata dia, berbagai pihak keberatan bila pilkada serentak diselenggarakan 2 Desember, karena mudah dipolitisasi oleh pasangan calon dengan nomor urut 2.

Sementara itu, 16 Desember dianggap terlalu berdekatan dengan Natal dan Tahun Baru 2016, sehingga dikhawatirkan pelaksanaan pilkada akan terhambat.

"Yang lebih efektif memang 9 Desember 2015. Namun, pada prinsipnya kami siap laksanakan pilkada kapan saja ditetapkan oleh KPU pusat," ujarnya.

Sementara itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk pertama kalinya menjatuhkan sanksi kepada salah satu penyelenggara pemilu, yakni Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur Ismail karena terbukti mengedarkan dan memakai narkoba.

Dalam sidang pembacaan putusan yang diketuai Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Ismail dikenai sanksi pemberhentian tetap selaku Ketua KIP, karena tindakannya dinilai merendahkan martabat penyelenggara pemilu.

"Berdasarkan fakta persidangan, DKPP menyimpulkan bahwa teradu terbukti melakukan pelangggaran kode etik dengan sanksi berupa pemberhentian tetap selaku Ketua KIP," tegas anggota majelis Ida Budiarti, kemarin.

Ismail ditangkap dan ditahan aparat Polda Sumatra Utara pada April tahun lalu.

Dia diadukan ke DKPP oleh salah seorang anggota KIP karena mengedarkan dan tertangkap tangan memiliki narkotika jenis sabu.

Jimly menjelaskan baru pertama kali penyelenggara pemilu dijatuhi sanksi atas kasus narkotika.

Sanksi paling berat yang bisa dijatuhkan oleh DKPP ialah pemberhentian tetap, sedangkan tindak pidananya diserahkan kepada kepolisian.

"Kami prihatin bahaya narkoba telah merambah ke mana-mana," ujar Jimly.

Di masa depan, ia berharap ada prasyarat tes urine bebas narkoba dalam proses rekrutmen calon penyelenggara pemilu, baik untuk jajaran Badan Pengawas Pemilu maupun Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongodow Timur, Ronald Limbanon, yang tersangkut kasus penetapan calon terpilih anggota DPRD setempat.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More