Rabu 18 Maret 2015, 00:00 WIB

Angket cuma Negosiasi Politik

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Angket cuma Negosiasi Politik

MI/RAMDANI

 
FRAKSI-fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) berencana mengajukan hak angket kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Hamonangan Laoly.

Hal itu berkenaan dengan keputusan Menkum dan HAM menerima kepengurusan Golkar hasil munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

Namun, bila melihat peta politik di DPR saat ini, peluang penggunaan hak tersebut masih kecil.

"Peluangnya tidak terlalu besar karena kondisi KMP yang semula solid terbukti rapuh dalam perjalanannya. Kita tahu dua partai anggota KMP, yaitu Golkar dan PPP, masih berperang di internal," ujar pengamat politik dari Formappi Lucius Karus di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Partai Demokrat yang posisinya tidak terlalu jelas dalam peta koalisi juga bisa dengan mudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) jika ada tawaran menarik dari KIH.

Tidak hanya Demokrat, ia pun mengatakan PAN dengan ketua umum baru juga mungkin bisa bersekutu dengan KIH untuk memisahkan diri dari PAN lama besutan Hatta Radjasa.

"Dengan kondisi koalisi KMP yang rapuh, saya kira gagasan mengajukan hak angket itu bisa jadi gagal memperoleh dukungan minimal di parlemen," terangnya.

Kendati demikian, ia melihat wacana hak angket tersebut merupakan upaya meraih bargaining position saja.

Setelah mendapat sesuatu, dua koalisi itu akan sepakat dengan keputusan Menkum dan HAM terkait Golkar.

"Jika untuk mengupayakan kebenaran, kelompok yang merasa tidak sepakat dengan keputusan Kemenkum dan HAM bisa mengajukan langkah hukum lanjutan. Misalnya, ke PTUN," jelas Lucius.

Ia menjelaskan hak angket bisa digunakan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah.

Akan tetapi, hak yang diatur dalam UU MD3 itu lebih dimaksudkan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang dari kepentingan publik.

"Saya melihat keputusan Kemenkum dan HAM hanya berdampak pada sekelompok orang yang tidak puas di Golkar. Dampak untuk kepentingan publiknya sangat kecil," jelasnya.

Dengan begitu, kata dia, hak angket tersebut tidak sekadar menjadi alat kontrol DPR, tetapi bisa sebagai alat perjuangan untuk kepentingan sejumlah orang dan parpol saja.

Bukan solusi
Berkenaan dengan rencana penggunaan hak itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya tidak ingin membuat gaduh DPR.

Pasalnya, lanjut dia, rakyat sudah jenuh dengan kegaduhan politik selama ini.

"Karena itu, PAN tidak menjadi bagian yang gaduh," tegasnya.

Ia menilai hak angket bukan solusi terbaik untuk menunjang kinerja dewan yang belakangan ini sering menjadi sorotan publik.

"Hak angket bukan solusi, sehingga kita harus menciptakan kesejukan untuk kepentingan rakyat banyak," katanya.

Menurutnya, rakyat membutuhkan kesejukan dalam perpolitikan di tengah kondisi meningkatnya harga kebutuhan pokok dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Rakyat perlu diberikan kesejukan dan harapan, karena lelah mendengar para elite dan pemerintah bertarung."

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan pihaknya akan mengambil keputusan setelah masa reses DPR usai.

"Setelah selesai reses, kita akan melaksanakan rapat fraksi, kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil akan dibicarakan bersama," ujarnya.

Ia pun memaparkan hak angket merupakan hak kedewanan yang melekat pada seluruh anggota dewan, sehingga tidak terkait pada fraksi masing-masing.

"Ini tidak inheren ke fraksi." (P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More