Selasa 10 April 2018, 08:40 WIB

PKH Dilengkapi Supervisor

Putri Rosmalia Octaviyani | Humaniora
PKH Dilengkapi Supervisor

ANTARA

 

PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu andalan pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan terus disempurnakan. Kemarin, Kementerian Sosial (Kemensos) mengukuhkan 421 pekerja sosial supervisor Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka bertugas mengawal efektivitas PKH di tingkat keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) itu.

"Supervisor ini untuk bisa mengawal dan meningkatkan kemampuan pendamping PKH yang saat ini jumlahnya mencapai 40 ribu," ujar Menteri Sosial Idrus Marham pada acara Bimbingan Orientasi Supervisor PKH di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, supervisor dibutuhkan untuk dapat lebih memastikan program PKH benar-benar fungsional di lapangan. Selain melakukan supervisi pada kinerja pendamping PKH, supervisor menjadi mitra diskusi pendamping di lapangan. "Mereka bersama pendamping menangani masalah-masalah di penerima PKH."

Pengukuhan supervisor juga dilakukan sebagai salah satu tahap dalam pengembangan rencana pemberian bansos PKH nonflat atau berbeda besaran bantuan untuk tiap keluarga dengan tolok ukur beban hidup dan kondisi keluarga. Untuk dapat mencapai target pemberian PKH nonflat di 2019, dibutuhkan pengumpulan data yang tepat dan cepat.

"PKH yang berbeda sesuai dengan beban keluarga itu tentu penanganannya perlu lebih spesifik lagi. Apalagi ke depan ada rencana peningkatan besaran bansos yang diberikan, dari Rp1.850.000 menjadi di atas Rp2 juta," terang Idrus.

 

Dorong produktivitas

Pada kesempatan sama, Dirjen Perlin-dungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, mengatakan, supervisor PKH juga bertugas memastikan proses pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau family development system (FDS) dapat berlangsung dengan baik. Indikator keberhasilan P2K2 ialah terjadi perubahan sikap dan perilaku KPM PKH yang mengarah pada kemandirian.

"PKH tidak hanya bagi-bagi bansos, tetapi juga ada proses yang mengarah kepada perubahan sikap dan perilaku KPM. Tugas mereka mendorong peningkatan produktivitas penerima bansos, secara simultan bertanggung jawab memastikan akses ke program bansos, harus kreatif dan produktif, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka," terang Harry.

Supervisor, lanjutnya, juga harus memastikan komplementaritas bansos yang diterima KPM. Misalnya, dalam sebuah keluarga penerima PKH, anak-anak menerima kartu Indonesia pintar (KIP) dan seluruh anggota keluarga mempunyai kartu Indonesia sehat (KIS) untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis.

Demikian halnya bila salah satu KPM belum memiliki sertifikat tanah, supervisor harus memastikan rumah-rumah KPM PKH memperoleh sertifikat tanah jika memang secara hukum milik warga. Sebabnya, sertifikat tanah termasuk komplementaritas bansos.

Harry mengatakan, supervisor PKH berasal dari kalangan profesional dalam bidang pekerjaan sosial. Mereka memiliki latar belakang pendidikan sebagai pekerja sosial yang diselenggarakan berbagai perguruan tinggi di bidang ilmu kesejahteraan sosial atau bidang pekerjaan sosial.  (H-2)

 

Baca Juga

Dok. MI

Kebijakan Baru KBM Untungkan Daerah 3T

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Senin 10 Agustus 2020, 00:10 WIB
KEBIJAKAN baru pemerintah sebagai revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, yang membolehkan sekolah di zona...
Ist

UP Respon Kebijakan Mendikbud tentang Kampus Merdeka

👤Syarief Oebaidillah 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 22:11 WIB
Merespon kebijakan yang digulirkan Kemendikbud erkait dengan kampus merdeka dan merdeka belajar, Universitas Pancasila (UP) bekerjasama...
Antara

Nadiem Izinkan Sekolah Daerah Terpencil Belajar Tatap Muka

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 21:33 WIB
Namun, dia menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan komite sekolah. Kunci dimulainya pembelajaran...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya