Rabu 18 Maret 2015, 00:00 WIB

Kubu Agung Minta Golkar kembali Bersatu

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Kubu Agung Minta Golkar kembali Bersatu

ANTARA/FANNY OCTAVIANUS
Ketua DPP Bidang Hukum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian

 

PARTAI Golkar hasil Munas Ancol akhirnya menyerahkan susunan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM, kemarin.

Sesuai permintaan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, susunan tersebut telah mengakomodasi sejumlah personel dari kubu munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie ke kepengurusan DPP Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono pun meminta seluruh kader Partai Golkar kembali bersatu, termasuk yang sebelumnya menolak kepengurusan munas Ancol.

"Pak Agung (Laksono) terus berupaya mengakomodasi semua kader termasuk Pak Ical (Aburizal Bakrie) dan kawan-kawan lain. Buktinya, kami memasukkan lebih dari 45 orang yang awalnya menolak dari jumlah keseluruhan DPP, yaitu 377 orang. Lebih lanjut kita terus berkomunikasi untuk bisa bersama membangun partai ini," ungkap Ketua DPP Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai Golkar, Lawrence Siburian, seusai mendaftarkan kepengurusan DPP Partai Golkar di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan kubu munas Bali sudah diundang secara keseluruhan, termasuk Ical, dengan tawaran menjadi ketua dewan pertimbangan.

Namun, tawaran itu belum direspons.

Juga elite Golkar lain, seperti Setya Novanto, dan Bambang Soesatyo.

"Yang sudah masuk ada banyak yang diakomodasi dari pihak seberang, ada Pak Mahyudin, Pak Airlangga, Pak Irsyad Sudiro, juga Pak Poempida. Intinya ada banyak lah yang masuk di unsur ketua, wakil sekjen, bendahara, kemudian di departemen, pengurus pleno," paparnya.

Kubu Agung akan memberikan tenggat kepada kubu Aburizal terkait tawaran yang sudah diajukan.

Jika tawaran tidak direspons, kepengurusan Partai Golkar di bawah Ketua Umum Agung Laksono akan memutuskan untuk melakukan pergantian antarwaktu (PAW).

"Perombakan fraksi akan kami lakukan sebelum masa sidang nanti yang dibuka pada 23 Maret. Jadi, kami akan melakukan sebelum itu. Dan pada masa sidang nanti, alat kelengkapan DPR, komisi segala macam itu akan diumumkan nanti setelah perombakan fraksi," jelasnya.

Gugatan baru

Di sisi lain, DPP Partai Golkar kubu Ical mencabut gugatan terhadap kubu Agung Laksono di PN Jakarta Barat. Kuasa hukum kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra, membenarkan ihwal pencabutan gugatan itu.

Yusril menambahkan, pihaknya mendaftarkan gugatan sebelumnya ke PN Jakarta Barat saat belum terbit surat Menkum dan HAM yang mendukung Agung.

"Sebab itulah, gugatan sebelumnya yang rencananya hari ini (kemarin) mulai disidangkan kami cabut. Kami telah daftarkan gugatan baru yang bukan saja menggugat keabsahan Munas Ancol, juga sekaligus menggugat Menkum dan HAM ke pengadilan," kata Yusril, kemarin.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menanggapi santai gugatan itu.

"Silakan saja, kita akan layani. Kalau digugat, saya layani, enggak apa-apa," kata Yasonna, kemarin.

Menurut dia, gugatan itu hanya akan merugikan Golkar, karena jika terus berkonflik, proses pendaftaran pilkada serentak Juni mendatang akan terganggu.

Semestinya, menurut Yasonna, kedua pihak menggunakan momentum untuk rekonsiliasi.

"Ini kan bukan saya yang memutuskan, mahkamah partai yang putusin," tambah Yasonna.

Sebelumnya, pimpinan DPD Partai Golkar tingkat I dan II bertemu pengurus DPP Partai Golkar versi munas Bali, Senin (16/3) malam.

Dalam pertemuan itu, sejumlah DPD I dan II menyatakan tetap solid menolak munas Ancol dan hanya mengakui munas Bali.

(Nov/Kim/X-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More