Selasa 17 Maret 2015, 00:00 WIB

Pelaku Usaha Harus Ikuti Aturan

MI/Richaldo Y Hariandja | Humaniora
Pelaku Usaha Harus Ikuti Aturan

ANTARA FOTO/FB Anggoro

 
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan segera memanggil PT Wana Perintis terkait dengan pembebasan lahan hutan tanaman industri (HTI) yang diberikannya untuk kawasan hidup suku Anak Dalam atau orang rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Jambi. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengaku belum mengetahui bahwa PT Wana Perintis menolak memberikan 5% lahannya sesuai kesepakatan yang dicapai sebelumnya.

Namun, mereka ternyata hanya sanggup melepas 114 hektare (ha) atau sebesar 1,7% untuk memulihkan lingkungan bagi kehidupan orang rimba. \"Kalau konsepnya untuk kepentingan publik, dunia usaha harus ikut aturan main pemerintah. Kami akan melakukan audit terkait hal ini,\" ujarnya di Jakarta, kemarin. Menurut Siti Nurbaya, berdasarkan aturan, pelaku usaha semestinya malah mempersiapkan 20% lahannya untuk bermitra. Ia pun berjanji akan memanggil pihak swasta bersangkutan besok (18/3) untuk membahasnya.

Persoalan antara PT Wana Perintis dan suku Anak Dalam, lanjutnya, harus dikerjakan secara cepat. Pasalnya, pihaknya juga harus bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera mengatasi masalah. \"Kemensos sudah mendesak Kementerian LHK untuk bekerja cepat. Penyelesaian Kemensos juga tergantung mereka,\" ucapnya. Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zensi Suhadi menyatakan kementerian seharusnya mengkaji kembali izin yang dimiliki PT Wana Perintis sebelum meminta lahan sebesar 5%.

Hal itu, kata dia, untuk melihat letak kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah mengakibatkan kerusakan kawasan hidup orang rimba. \"Kalau pemberian izin telah mengakibatkan terambilnya teritori dan mendatangkan kelaparan bagi suku Anak Dalam, berarti kan ada yang salah dalam hal itu,\" ujar Zensi. Ia pun menegaskan Kementerian LHK semestinya tidak berpatokan kepada ada tidaknya regulasi yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku usaha bila menolak memberikan 5% lahan HTI mereka. Sebaliknya, pemerintah harus mengkaji soal perizinan. \"Sebab untuk urusan sanksi, pemerintah bisa memakai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saya rasa dengan mengacu pada itu saja sudah cukup.\"

Bukan solusi
Zensi menambahkan pemberian lahan kepada orang rimba sesungguhnya bukanlah solusi yang efektif. Pasalnya, tak ada sejarah suku tersebut memiliki kemampuan bercocok tanam. \"Mereka kan hidup dengan menjelajah dan berburu. Itu bukan solusi bagi mereka.\" Yang seharusnya dilakukan pemerintah, selain mengkaji perizinan pelaku usaha di sekitar kawasan TNBD, kata dia, ialah memikirkan cara merehabilitasi kondisi hutan di sana karena hutan tropis di kawasan tersebut telah berubah menjadi hutan monokultur dengan tanaman akasia dan sawit. \"Itulah yang menyebabkan mereka kekurangan sumber makanan,\" pungkas Zensi. Seperti diberitakan, dalam tiga bulan terakhir, 11 kematian menimpa orang rimba dari kelompok Temenggung Maritua yang disebabkan kelaparan karena kawasan tempat tinggal mereka masuk HTI.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More