Rabu 21 Maret 2018, 16:35 WIB

Indonesia Negara Nomor Tujuh Tertinggi Angka Perkawinan Anak

Indriyani Astuti | Humaniora
Indonesia Negara Nomor Tujuh Tertinggi Angka Perkawinan Anak

thinkstock

 

PERKAWINAN anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Perkawinan anak mengakibatkan anak harus putus sekolah sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, perkawinan anak juga berdampak buruk terhadap kesehatan khususnya anak perempuan  karena harus hamil pada usia muda, dan mereka juga rentan mendapat kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kasus perkawinan anak, Indonesia menjadi negara tertinggi ketujuh di Asia Tenggara menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF). Karena itu, untuk mencegah perkawinan anak perlu adanya perlindungan anak berbasis masyarakat.

Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa dari Kuta, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Lalu Abussulhi, mengatakan, Lombok masih menjadi salah satu daerah dengan perkawinan anak tertinggi. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi NTB 2015, perkawinan perempuan usia 10-19 tahun di Kabupaten Lombok Timur menempati urutan tertinggi yakni  sebesar 41,56.

Menurutnya ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi tingginya perkawinan anak di NTB. Pertama, rendahnya pendidikan keluarga sehingga mereka kurang memiliki pengatahuan akan dampak dari perkawinan anak membiarkan anak-anaknya menikah pada usia muda.

"Kedua, faktor lingkungan dan masyarakat. Di Lombok, anak-anak didoktrin sejak kecil, mereka selalu ditanya kapan kamu akan menikah? Itu yang terus berputar di tengah masyarakat," ujar Lalu dalam acara diskusi panel terkait kekerasan anak sekaligus peresmian Yayasan Plan Internasional Indonesia  di Pusat Kebudayaan, Goethe Institute, Jakarta, pada Rabu (21/3).

Selain itu, Lalu mengatakan banyak orang tua menikahkan anaknya untuk menghindari aib. Adapun dampak dari perkawinan anak, ujarnya, antara lain perceraian.   Perceraian usia muda marak terjadi di wilayahnya karena menikah dengan paksaan.

Dampak dari dituturkan oleh Nurul Indriyani dari Dusun Karang Sari Desa Padang, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nurul yang sempat mewakili di Forum International Day of The Girl, di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada lalu mengatakan

banyak anak perempuan di desanya merasakan dampak langsung perkawinan anak. Nurul mengatakan ibunya salah satu yang menikah pada usia sangat muda yakni 15 tahun dan melahirkan pada usia 16 tahun.

"Beliau putus sekolah. Banyak anak perempuan di desa saya, menikah tidak bisa melanjutkan sekolah karena malu. Mereka juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap karena lulusan jenjang sekolahnya rendah," papar Nurul.

Melihat banyaknya anak usia dini yang menikah di wilayahnya dia melakukan survei tingkat desa salah satunya ketika pada 2012 lalu. Hasilnya dari tahun 2007-2012 ada sekitar 31 anak, 26 diantaranya adalah perempuan yang telah melakukan nikah muda dan sisanya laki-laki dengan rata-rata umur 15-18 tahun.

"Selain itu 3 dari 4 anak di desa yang sudah menikah masih bergantung pada orang tuanya," tutur Nurul.

Sementara itu dalam upaya mencengah kekerasan terhadap anak termasuk perkawinan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong adanya perlindungan anak berbasis masyarakat. Sebab, salah satu faktor terbesar yang mendorong anak menikah pada usia muda ialah lingkungannya termasuk keluarga.

"Perlu adanya sinergi dengan pemangku kepentingan lain. Banyak terjadi kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga. Keluarga punya peran kuat melindungi anaknya dari berbagai tindak kekerasan termasuk memaksa mereka menikah," ucapnya.

Oleh karena itu, Indra mengatakan pihaknya saat ini tengah mengembangkan inisiatif perlindungan anak berbasis masyarakat melibatkan unsur masyrakat seperti pemangku adat, tokoh masyakat, aktivis, dan organisasi non-profit untuk bersama-sama mengatasi masalah tersebut.

Menurutnya perlu adanya upaya memaksimalkan peran masyarakat dalam mencegah perkawinan anak. Dimulai dengan membangun kesadaran di tingkat keluarga bahwa anak punya hak-hak yang harus dipenuhi dan anak perempuan setara dengan anak laki-laki.

Indra juga menyampaikan sudah ada modal sosial di masyarakat seperti kelompok PKK atau pun kader posyandu untuk melakukan advokasi terkait pemenugan hak-hak perlindungan anak di level paling bawah di masyarakat.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukan anak perempuan Indonesia yang menikah di bawah usia 18 pada 2016 mencapai 17% dari total populasi anak dengan umur yang sama di Indonesia. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More