Selasa 13 Maret 2018, 08:27 WIB

Pemda Diminta Pantau Gerakan Eks Napi Teroris

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Pemda Diminta Pantau Gerakan Eks Napi Teroris

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius -- MI/PIUS ERLANGGA

 

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan pemerintah daerah untuk terus mencermati dan memantau mantan narapidana teroris yang kembali berbaur di tengah masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai proses pembinaan dalam penanggulangan terorisme.

"Kita sudah instruksikan teman-teman di daerah, tolong cermati, dia (mantan napi teroris) tinggal di RT/RW mana, dia di rumah sendiri atau menumpang dengan keluarga-nya, aktivitasnya bagaimana, sehingga ini bisa dicermati," kata Tjahjo dalam acara MoU antara Kemendagri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait dengan penanggulangan terorisme, di Hotel Aryaduta, Jakarta, kemarin.

Mengenai kesulitan bagi mantan napi teroris dalam mendapatkan kartu identitasnya, Tjahjo memastikan bahwa semua warga negara Indonesia berhak untuk mempunyai KTP. Sebelumnya, diakui Kepala BNPT Suhardi Alius, bahwa ada salah satu mantan napi teroris yang kesulitan untuk mendapatkan kartu identitas tersebut.

Dengan MoU itu diharapkan hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Menurutnya, penanggulangan dan pencegahan terorisme tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh BNPT, tetapi juga butuh dukungan dari jajaran pemerintahan daerah.

"Luar biasa sekali upaya Mendagri untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan meberikan langkah positif untuk mencegah paham radikal," tuturnya.

Secara terpisah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan pelayanan administrasi yang terbaik kepada siapa pun warga negara Indonesia.

"Ini data dari BNPT sudah masuk ke Kemendagri, nanti saya akan koordinasi dengan Kepala Disdukcapil untuk masing-masing mereka tetap diberi pelayanan terbaik, kartu keluarganya, KTP-nya, kartu identitas anaknya," terang Zudan.

Marginal

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPT Suhardi Alius meminta semua pihak untuk tidak memarginalkan keberadaan para mantan napi teroris. Pasalnya, jika mereka dipinggirkan, itu berpotensi bagi mereka untuk kembali ke jaringan terorisme sebelumnya.

"Pembinaan dari Kemendagri dan penerimaan masyarakat kepada para mantan napi (teroris) termasuk para kombatan yang pulang sangat penting. Mereka jangan dimarginalkan. Ketika mereka dimarginalkan, tentu akan jadi hidup yang hopeless sehingga itu potensial untuk kembali ke jaringan yang semula," kata Suhardi.

Karena itu, lanjutnya, saat ini kepala daerah memiliki tantangan dengan hadirnya para mantan napi teroris dan kombatan di daerah masing-masing. "Itu yang harus disikapi oleh para gubernur. Kami coba antisipasi ini dengan memberikan informasi yang cukup," ucapnya.

Meskipun mereka telah diberikan program deradikali-sasi selama satu bulan, hal itu tidak menjamin mereka bisa mereduksi paham radikalismenya. Ia mencontohkan bahwa ada salah satu mantan napi teroris yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan kartu tanda penduduk di daerahnya. Namun, diakui Suhardi, hal itu terjadi lantaran pihaknya belum berbagi data dengan pihak Kementerian Dalam Negeri.(P-4)

Baca Juga

MI/Lina Herliina

Kapolri Instruksikan Cegah Permainan Harga Pangan Saat Pandemi

👤Antara 🕔Senin 06 April 2020, 07:15 WIB
Beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi yaitu permainan harga dan penimbunan barang serta adanya pihak yang...
MI/Ramdani

Implementasikan Pembatasan Segera

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 April 2020, 05:47 WIB
Banyak imbauan untuk menekan penularan covid-19 masih diabaikan. Karena itu, PSBB yang memiliki sanksi diharapkan efektif menumbuhkan...
MI/M Irfan

Publik Tuntut Keterbukaan Legislasi

👤EMIR CHAIRULLAH 🕔Senin 06 April 2020, 03:30 WIB
Proses pembahasan RUU Cipta Kerja dan RKUHP secara daring dikhawatirkan tidak mampu mengakomodasi dialog...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya