Demokrasi Indonesia di Bawah Kendali Oligarki

Penulis: Erandhi Hutomo Saputra Pada: Kamis, 08 Mar 2018, 20:02 WIB Politik dan Hukum
Demokrasi Indonesia di Bawah Kendali Oligarki

ist

SISTEM demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memeratakan kekuasaan dan ekonomi nyatanya justru berjalan di arah yang sebaliknya.

Analis politik Northwestern University, Jeffrey Winters justru menilai demokrasi Indonesia dikuasai oleh kaum oligarki sehingga makin jauh dari cita-cita untuk memakmurkan rakyat.

Hal itu, kata Winters, terlihat dengan makin dalamnya jurang antara si kaya dan si miskin di Indonesia.

"Konsentrasi kekayaan meningkat dan ketimpangan meningkat, Indonesia jauh lebih merata antara yang kaya dan miskin pada 1945 daripada sekarang apa yang salah? padahal partisipasi rakyat minimal harus membawa lebih banyak kemakmuran kenapa ini tidak terjadi? (karena) oligarki dan elite di sini (Indonesia) sudah menguasai sistem demokrasi dan mengontrol sehingga Indonesia punya oligarki demokrasi," ujar Winters dalam diskusi bertajuk 'BUMN Dalam Lingkaran Oligarki' di Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Jakarta, Kamis (8/3).

Menariknya, lanjut Winters, makin berkembangnya sistem demokrasi justru makin membuat oligarki merajalela. Namun demikian hal itu bukan karena sistem demokrasi yang salah, melainkan penegakan hukum yang lemah.

Menurut Winters, penegakan hukum di Indonesia ditegakkan ketika yang dihadapi rakyat lemah. Namun ketika yang dihadapi kaum oligarki, penegakan hukum seolah tak berfungsi.

"Apakah Indonesia menerapkan hukumnya? jawabannya kadang-kadang. Pertanyaannya kapan itu bekerja dan kapan itu tidak bekerja, jawabannya simpel, ketika hukum menghadapi orang yang sangat powerfull seringkali tidak bekerja, tetapi ketika hukum menghadapi orang lemah itu berfungsi padahal harusnya hukum bekerja untuk yang kuat dan yang lemah," tukasnya.

Untuk membuat hukum berjalan dengan baik, menurut Winters desakan harus berasal dari masyarakat yang secara normal bisa diwakili oleh anggota DPR. Akan tetapi dengan kondisi anggota DPR di Indonesia, maka gerakan harus dilakukan oleh rakyat secara langsung.

"Demokrasi di negara yang sedang transisi seperti Indonesia tidak cukup kalau hanya ditunjukkan dalam pemilu, partisipasi harus lebih dari itu, ini adalah beban bagi rakyat yang harus berjuang, dan kalau anda tidak mau berjuang jangan mengeluh kalau sistemnya buruk," pungkasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More