Selasa 27 Februari 2018, 08:09 WIB

Ombudsman Nilai BPN DIY Maladministrasi

FU/X-11 | Politik dan Hukum
Ombudsman Nilai BPN DIY Maladministrasi

Kepala ORI DIY Budhi Masthuri -- MI/Furqon Ulya Himawan

 

OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai penolakan sejumlah kantor pertanahan di DIY untuk menerbitkan sertifikat hak milik tanah bagi warga Tionghoa adalah tindakan maladministrasi.

"(Penolakan) itu masuk kategori pelayanan diskriminatif," kata Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, di Yogyakarta, kemarin.

Menurut Budhi, laporan itu tertuang dalam dokumen Hasil Akhir Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan DIY yang berjudul Maladministrasi dalam Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Tim investigasi ORI DIY lalu menyimpulkan telah terjadi maladministrasi dalam bentuk diskriminasi pelayanan dan penyimpangan prosedur.

ORI DIY memberi batas waktu 30 hari, terhitung sejak diterimanya hasil laporan ORI DIY, kepada ketiga kantor pertanahan itu untuk memproses permohonan penerbitan SHM warga Tionghoa sesuai peraturan dan tidak diskriminatif. Jika tidak, ORI DIY akan mengirim laporan ke ORI pusat di Jakarta untuk proses lebih lanjut.

Kesimpulan ORI DIY itu merupakan tindak lanjut dari laporan sejumlah warga Tionghoa sejak 2016. Mereka tidak boleh memiliki hak milik tanah dengan alasan ada Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah bagi Seorang WNI Nonpribumi.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY, Tri Wibisono, mengaku sudah mengumpulkan kepala-kepala kantor pertanahan di DIY pada 15 Februari.

"Hasilnya akan kami sampaikan pada 1 Maret saat ada kunjungan DPR RI ke Yogyakarta untuk membahas permasalahan ini," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengatakan BPN Kanwil DIY seharusnya melakukan kajian mendalam soal relevansi instruksi setelah ORI DIY mengeluarkan hasil pemeriksaan yang menyebut ada maladministrasi.

Namun, dia belum bisa memastikan apakah DPRD akan khusus membahas masalah itu dengan mengundang Gubernur DIY. "Itu tergantung di Komisi A," tandasnya.(FU/X-11)

Baca Juga

dok kejagung

Buronan Pemalsu Merek Ditangkap

👤RO/Micom 🕔Sabtu 26 September 2020, 06:31 WIB
Sunarta mengatakan Lioenardi sudah menjadi buronan sejak 2015. Ketika itu dia divonis bersalah berdasarkan surat putusan MA RI Nomor 1356...
ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

37 Pegawai KPK Mundur sejak Januari-September

👤Dhk/Cah/Ant/P-1 🕔Sabtu 26 September 2020, 06:26 WIB
Adapun salah satu alasan pengunduran diri Febri disebabkan kondisi politik dan hukum telah berubah bagi...
Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Aset Nurhadi Dikuak lewat Saksi Penting

👤Dhk/Ant/P-1 🕔Sabtu 26 September 2020, 06:19 WIB
Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menyita beberapa aset diduga terkait dengan kasus Nurhadi, seperti lahan kelapa sawit di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya