Jumat 19 Januari 2018, 05:15 WIB

Pemberian Kartu Tol Pejabat Perlu Ditertibkan

(Pra/E-1) | Ekonomi
Pemberian Kartu Tol Pejabat Perlu Ditertibkan

ANTARA FOTO/Septianda Perdana

 

PEMBERIAN fasilitas kartu akses tol secara gratis bagi pejabat dan keluarganya yang dilakukan pengelola tol perlu ditertibkan. Pemberian itu bahkan bisa menjadi bagian dari gratifikasi sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bisa turun tangan.
Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengaku telah mendengar informasi adanya kartu free pass yang dibagikan kepada pejabat untuk untuk melintasi jalur bebas hambatan di dalam Kota Jakarta itu. “Harus ditindaklanjuti sebagai langkah pencegahan. Jika kabar itu benar, bisa dikatakan gratifikasi dan itu harus ditindak,” ujar Uchok, kamis (18/1).

Uchok menambahkan, apa pun itu yang bersifat pemberian dan berapa pun besarannya yang diberikan untuk memberikan pelayanan bagi pejabat negara maupun keluarganya merupakan pelanggaran. “Jangan pernah melihat besarannya. Bila dikalkulasikan jumlah penerima dan dikalikan penggunaannya, itu akan cukup besar nilainya,” ungkapnya. Ia menghitung apabila ada 5.000 kartu beredar dan dipergunakan dua kali sehari, jumlah nilai yang terlibat mencapai Rp28 miliar. Informasi yang beredar menyebutkan ada dua jenis kartu yang dikeluarkan, yakni kartu berwarna kuning dan hitam. Pada kartu berwarna kuning tertulis ‘Mitra Kerja’ yang dibawahnya terdapat tulisan ‘Jalan Tol Dalam Kota Jakarta’.

Di kartu berwarna hitam tertulis ‘JM Card’ yang dibawahnya tercantum juga tulisan ‘Mitra Kerja’. Kedua kartu itu juga dilabeli keterangan waktu penggunaan ‘Berlaku s/d Desember 2018’. PT Jasa Marga Tbk sebagai salah satu pengelola tol menampik adanya kartu khusus bagi pejabat. Corporate Secretary Jasa Marga, Agus Setiawan, mengatakan pihaknya memiliki kartu khusus bagi mitra Jasa Marga dan digunakan dalam rangka mendukung kegiataan pengoperasian jalan tol.

“Contohnya kartu operasional dinas untuk petugas Patroli Jalan Raya (PJR) dan petugas tol yang melakukan patroli. Itu pun melekat pada kendaraan. Bukan perorangan,” ujar Agus kepada Media Indonesia. Kartu tersebut dibiayakan oleh perusahaan sdan merupakan bagian inventaris kantor yang tidak dapat sembarang orang menggunakannya. Jumlah kartu khusus itu tidak banyak, tidak mencapai 5.000 kartu. (Pra/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More