Selasa 19 Desember 2017, 19:57 WIB

Ketua PPATK: Pendanaan Teroris Kini Gunakan Crowd Founding

Dero Iqbal Mahendra | Politik dan Hukum
Ketua PPATK: Pendanaan Teroris Kini Gunakan Crowd Founding

Ilustrasi

 

SAAT menyampaikan kinerja PPATK selama 2017, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyatakan bahwa pendanaan teroris saat ini mengalami perubahan.

Ia mengemukakan, sebelumnya pola pendanaan teroris dimulai dari pengumpulan dana yang umumnya berasal dari dana mereka sendiri. Namun saat ini selain penggunaan dana milik sendiri kelompok teroris juga banyak melakukan pengumpulan melalui sosial media (crowd funding).

Misalnya, pihak mereka memasang iklan dalam bentuk disamarkan dan akan merujuk ke rekening tertentu. Penyetorannya pun dengan uang tunai (cash) sehingga menimbulkan kesulitan untuk dilacak dan membutuhkan waktu yang lama.

Kiagus juga menyebutkan peranan dari media sosial sebagai alat propaganda juga turut mengubah pola penggunaan dana dari kelompk teroris.

"Kalau dulu sebagian pendanaan itu dipergunakan untuk organisasi atau gaji para teroris dan juga propaganda. Namun kalau sekarang lebih banyak dibelikan senjata dan hal lainnya. Hal ini disebabkan karena mereka telah menggunakan sosial media untuk alat propaganda sehingga biaya untuk sektor tersebut menjadi lebih kecil," jelas Ki agus saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (19/12).

Sementara kesulitan lainnya untuk mengungkap pendanaan terorisme disebabkan dana self financing yang secara jumlah hanya nominal-nominal yang kecil dan berasal dari kegiatan yang halal. Misalnya saja hasil menjual voucher ponsel atau dagangan kecil dan usaha kecil lainnya. Dana-dana tersebut kemudian dikumpulkan teroris untuk kegiatan mereka.

Hal tersebut diakui Kiagus menjadikan pihaknya harus meneliti setiap rekening dengan ketelitian dan kesabaran. Bahkan menurutnya, PPATK juga mengawasi segala transaksi rekening dari luar negeri dan sebaliknya.

"Oleh sebab itu PPATK dalam Internasional Fund Transver Instruction (IFTI) ini kita tidak menggunakan tracehold artinya berapapun nominal uang yang masuk dan keluar tetap dilaporkan ke PPATK. Jadi kita memang mendapat jutaan transaksi yang dilaporkan kepada kami setiap harinya dan kita terus memantau transaksi tersebut," terang Kiagus.

Dalam kesempatan yang berbeda anggota tim ahli survei analisis IPP APUPPT 2017, Ali Said, yang menyampaikan terkait Indeks Pemahaman Publik terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memahami dari profil pelaku utama TPPT dan Pelaku pendukung TPPT.

"Tiga karakteristik yang belum dipahami publik secara baik adalah memberikan pendanaan berupa logam mulia ke pelaku teror, memberikan pendanaan melalui sistem keuangan vrtual dan memberikan pendanaan secara tidak langsung melalui yayasan/organisasi," terang Ali.

Berdasarkan survei Ali juga menemukan bahwa publik meyakini dana yang digunakan untuk teror berasal dari luar negeri dan juga dari hasil kejahatan. Namun publik tidak memahami bahwa pendanaan tersebut bisa juga berasal dari dana pribadi perorangan atau dana dari hasil perdagangan hingga dana yang dikumpulkan melalui ormas. (OL-6)

Baca Juga

MI/RAMDANI

Prabowo Subianto Diprediksi Lolos dari Reshuffle

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 03 Juli 2020, 19:19 WIB
Menurut Pangi, saat ini Jokowi membutuhkan menteri yang bisa membuat...
MI/Pius Erlangga

Blak-Blakan Alasan Prananda Surya Paloh Ikut Politik

👤Putra Ananda 🕔Jumat 03 Juli 2020, 18:28 WIB
Politikus muda Prananda Surya Paloh secara blak-blakan menjelaskan kepada publik bahwa ia terjun ke politik karena mengikuti jejak sang...
123rf.com

LPSK Sesalkan Pencabutan RUU PSK dari Prolegnas 2020

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 03 Juli 2020, 18:16 WIB
LPSK menyesalkan Keputusan DPR mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya