Selasa 21 November 2017, 10:00 WIB

Pungutan Liar Lestari di Pengadilan DKI

Richaldo Y Hariandja | Politik dan Hukum
Pungutan Liar Lestari di Pengadilan DKI
 

LAYANAN di Pengadilan Negeri di Provinsi DKI Jakarta masih belum lepas dari praktik pungutan liar.

Membayar sejumlah uang di beberapa tingkat bahkan telah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat pencari keadilan.

Hal itu tertuang dalam hasil Kajian terbaru Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) bertajuk Pola dan Prevalensi Korupsi Pengadilan di DKI Jakarta yang diluncurkan, kemarin.

Hasil kajian tersebut menunjukkan masyarakat cenderung takut pelayanan pengadilan tidak berjalan lancar apabila tidak ada sejumlah uang yang mereka bayarkan.

"Tapi, yang menarik, mereka merasa tidak ada hambatan dalam pendaftaran perkara, tidak merasa diperas. Mereka cenderung royal dalam tahapan pertama untuk memberikan (uang). Berbeda dalam salinan putusan, mereka akui ada hambatan, banyak kesulitan untuk peroleh, makanya uangnya juga besar dalam putusan," terang Ketua harian MaPPI FH UI Choky R Ramadhan dalam peluncuran kajian tersebut.

Sebanyak 327 orang dijadikan responden dalam riset tersebut untuk mengelompokkan jenis hambatan yang mereka terima di pengadilan.

Para responden tersebut merupakan pihak-pihak yang pernah beperkara di pengadilan DKI Jakarta sepanjang 2014-2017.

Sayangnya, hanya 277 orang yang bersedia dijadikan res-ponden untuk membicarakan pungli.

Choky menyebut jumlah pungli yang mereka bayar nilainya tidak seragam.

"Dari pendaftaran yang hanya ratusan ribu (rupiah), hingga salinan putusan yang dapat mencapai Rp1 juta," terang dia.

Padahal, kalau merujuk pada biaya yang ditentukan, tarif tebusan salinan Rp300 per lembar putusan.

Paling banyak, masyarakat hanya perlu membayar Rp150 ribu untuk sebuah putusan dengan ketebalan 500 lembar.

"Biasanya yang segitu (tebal), itu putusan tipikor, kalau pidana dan perdata paling hanya 200 lembar saja," ungkap Choky.

Choky menyatakan permisif pungli yang terjadi disebabkan adanya pembiaran.

Masyarakat bisa saja tidak tahu terkait biaya, atau memang karena pungli ini dipraktikkan sekelompok masyarakat yang menganggap hal itu lumrah.

"Tapi, nonsense kalau masyarakat tidak tahu, apalagi ini Jakarta, informasi LSM yang mengedukasi biar masyarakat melek hukum sangat banyak," terang Choky.

Hilangkan tatap muka

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Rivai Kusumanegara dalam kesempatan yang sama menyatakan solusi mengatasi pungli ialah dengan memangkas birokrasi yang tidak perlu.

Salah satu yang dapat dilakukan ialah menghilangkan proses tatap muka yang berpeluang besar menjadi ajang transaksi.

"Seperti saat memberikan surat dari pengadilan, kenapa harus ada orang pengadilan yang ditugasi, kenapa tidak pakai kartu pos saja," ucap Rivai.

Ia meminta agar MA melakukan evaluasi terkait biaya-biaya yang terjadi dalam pelayanan di pengadilan.

"Dalam waktu dekat MA harus evaluasi biaya-biaya ini, apakah sudah tepat atau membebani? Kami Peradi dan Mappi siap membantu MA," tukas dia. (P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More