Denny Indrayana Harus Kooperatif

Penulis: Golda Eksa Pada: Rabu, 11 Mar 2015, 00:00 WIB Politik dan Hukum
Denny Indrayana Harus Kooperatif

ANTARA/ANDIKA WAHYU

BARESKRIM Polri tengah menyelidiki dugaan korupsi proyek payment gateway yang menyasar mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Penyidik berharap Denny kooperatif untuk memenuhi panggilan penyidik, besok (Kamis, 12/3).

"Kita panggil sebagai saksi dan status hukum masih saksi," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Rikwanto, kemarin.

Rikwanto menjelaskan Bareskrim Polri belum meningkatkan status hukum Denny dari saksi menjadi tersangka.

Pasalnya, penyidik membutuhkan informasi tambahan berupa bukti dan pernyataan saksi lain sebelum mengambil satu kesimpulan.

Sejauh ini sudah 12 saksi yang menjalani pemeriksaan.

Salah satunya mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

Sebelumnya Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menegaskan ada indikasi kuat keterlibatan Denny dalam kasus tersebut.

Pemeriksaan saksi, alat bukti, dan hasil audit cenderung mengarah ke Denny.

Pemeriksaan Denny merujuk laporan pada 24 Februari lalu. Penyidik menemukan informasi bahwa ada uang lebih yang sengaja dipungut dalam sistem payment gateway pelayanan pembuatan paspor di seluruh kantor Imigrasi.

Bahkan, uang lebih bukan dimasukkan ke bank penampung, melainkan disetor ke bank lain yang menjadi vendor.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengakui bahwa pihaknya membenarkan ada kesalahan pembayaran elektronik (payment gateway) dalam pembuatan paspor pada 2014 yang melibatkan Denny Indrayana.

Hal itu dikatakan Yasonna di Jakarta, kemarin.

"Ada (oknum di Ditjen Imigrasi yang terlibat), tapi kepolisian yang lebih tahu," ujarnya.

Yasonna pun membenarkan adanya kesalahan dalam penerapan pembayaran elektronik berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bantuan hukum
Kasus dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM ini juga menjadi perhatian Universitas Ga-djah Mada, tempat Denny mengajar.

Pihak UGM menyatakan akan memberikan bantuan hukum kepada Guru Besar Fakultas Hukum UGM tersebut dengan menyiapkan sejumlah pengacara dan penasihat hukum yang akan mendampingi Denny dalam urusan hukum.

UGM sebagai almamater Denny merasa prihatin atas kasus tersebut dan melalui fakultas hukumnya akan tetap mendukung langkah apa pun yang dilakukan Denny yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM itu.

Dekan Fakultas Hukum UGM Muhammad Hawin mengatakan hingga kini sudah ada empat pengacara yang siap memberi bantuan hukum kepada Denny. Mereka berasal dari Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH).

"Mereka siap memberi pendampingan hukum. FH UGM juga merasa yakin Denny tidak terlibat dan bahkan tidak akan sampai berstatus sebagai tersangka". (AU/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More