Rabu 11 Maret 2015, 00:00 WIB

KPK tidak Boleh Sewenang-wenang

Anshar Dwi Wibowo | Politik dan Hukum
KPK tidak Boleh Sewenang-wenang

MI/ROMMY PUJIANTO

 
WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak boleh ada kriminalisasi terhadap lembaga penegak hukum ataupun perorangan.

Oleh karena itu, ia meminta agar proses hukum dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

"Bukan saja KPK tidak boleh dikriminalisasi, semua orang tidak boleh dikriminalisasi, apalagi KPK. Anda tidak punya soal kemudian diperiksa supaya Anda salah, tidak boleh. Itu kriminalisasi," kata JK seusai bertemu dengan Tim 9 di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Berkenaan dengan hal itu, JK pun meminta KPK untuk menegakkan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak melakukan proses hukum secara sewenang-wenang.

"KPK juga tidak boleh sewenang-wenang, tersangka orang setahun enggak diperiksa-periksa, gitu juga, sama saja itu," tegas JK.

Ia juga mengingatkan mengenai fungsi praperadilan. Menurut dia, indikasi kriminalisasi bisa diuji melalui praperadilan.

Ia pun menyarankan agar proses hukum komisioner nonaktif dan penyidik KPK diuji melalui praperadilan.

"Karena itulah ada fungsi praperadilan. Jadi kalau ada kriminalisasi, ya praperadilan saja polisi, begitu kan. Jangan dicari-cari masalah," tegasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan upaya pelemahan KPK bisa terjadi dari luar maupun internal KPK.

Perilaku pimpinan KPK yang tidak sesuai dengan moral dan etika berpotensi melemahkan KPK dari dalam.

"Kalau pimpinannya berbuat tidak sesuai dengan moral, etika, lemah juga KPK. Dari luar bisa juga memperlemah KPK kalau ada tindakan-tindakan hukum yang tidak sesuai dari dalam," paparnya.

Menahan diri
Sementara itu, Ketua Tim 9 Syafii Maarif berharap ada langkah cepat untuk menyelesaikan rentetan permasalahan yang bersumber dari kekisruhan antara KPK dan Polri.

Jangan sampai bangsa tersandera oleh perseteruan yang tak kunjung padam itu.

"Jangan sampai tersandera bangsa ini. Ini harus cepat diselesaikan supaya rakyat punya harapan kembali bahwa ada pemerintah. Kalau nanti orang tidak percaya lagi pada pemerintah, bagaimana?" ujarnya.

Pertemuan dengan Wapres juga dihadiri anggota Tim 9 seperti Tumpak Hatorangan Panggabean, Imam Prasodjo, Jimly Asshiddiqie, dan Bambang Widodo Umar.

Menurut Syafii, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan kriminalisasi terhadap KPK ialah dengan menghentikan kasus yang menjerat Wakil Ketua nonakatif KPK Bambang Widjojanto.

Pasalnya, kasus itu kelihatan lebih bermotif balas dendam.

"Caranya? Diperintahkan saja jangan diteruskan lagi apa namanya kriminalisasi penyidik KPK yang tidak jelas. Itu aja," tuturnya.

Namun, Syafii belum mau berkomentar lebih lanjut terkait dengan kasus yang menimpa mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana ataupun Ketua nonaktif KPK Abraham Samad.

Ia mengaku belum mengetahui lebih detail duduk perkara yang menimpa keduanya.

"Saya belum lengkap (informasi) tentang Denny dan Samad," ucapnya.

Lebih lanjut, Syafii mengatakan baik KPK maupun Polri mesti menahan diri dan saling introspeksi karena hal tersebut merupakan kunci penyelesaian permasalahan.

"Kita harus lakukan introspeksi, ya KPK, ya polisi, ya tentara, semua kita ini, sebab bangsa ini menurut saya sudah payah," kata dia.

Di sisi lain, Jimly mengatakan dalam pertemuan itu diperoleh kesepahaman mengenai persepsi kriminalisasi.

Hal itu penting karena selama ini ada kesan terjadi perbedaan pendapat antara Presiden dan Wakil Presiden. (P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More