Rabu 11 Maret 2015, 00:00 WIB

Efek Sarpin Kandas di Purwokerto

Cah/LD/Ant/*/P-5 | Politik dan Hukum
Efek Sarpin Kandas di Purwokerto

SUSANTO

 
'EFEK hakim Sarpin' yang telah membuat para tersangka korupsi latah mengajukan gugatan praperadilan rupanya tidak mempan di PN Purwokerto, Jawa Tengah.

Hakim tunggal Kristanto Sahat, kemarin, menyatakan penetapan tersangka bukanlah ranah sidang praperadilan. Kristanto pun menolak permohonan gugatan Mukti Ali, 42.

Penasihat hukum Mukti, Djoko Susanto, mengaku tidak puas.

"Saya simpulkan, hukum hanya memihak orang-orang dengan kasta tinggi, tidak berlaku bagi orang-orang di bawah. Ternyata putusan hakim Sarpin di PN Jakarta Selatan tidak menjadi landasan dalam pertimbangan hakim di sini," katanya.

Terpisah, penasihat hukum Polres Banyumas, Ajun Komi-saris Besar Djalal, mengatakan putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

"Saya kira putusan hakim sudah sangat adil, secara normatif dan materiil sesuai dengan KUHAP," ujar Djalal.

Polres Banyumas menetapkan Mukti sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan dana sosial Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian dalam program penyelamatan sapi betina senilai Rp50 juta dari total dana yang digulirkan sebanyak Rp440 juta

Sementara itu, sidang gugatan praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi APBN-P 2013 Sutan Bhatoegana akan digelar Senin (23/3) di PN Jakarta Selatan, tempat hakim Sarpin Rizaldi memenangkan gugatan Budi Gunawan yang ketika itu merupakan calon Kapolri.

"Gugatan praperadilan atas nama Sutan Bhatoegana terhadap KPK yang didaftarkan pada 4 Maret lalu akan disidangkan," kata Humas PN Jakarta Selatan I Made Sutrisna. Menurut Sutrisna, hakim sidang praperadilan Bhatoegana ialah Asiadi Sembiring.

Sutrisna menambahkan, mantan Menteri Agama yang menjadi tersangka dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji Suryadharma Ali kembali mendaftarkan permohonan gugatan praperadilan terhadap KPK ke PN Jakarta Selatan setelah sempat mencabutnya.

"Tapi belum ditunjuk siapa hakimnya, kami perlu mempelajari dulu," ujarnya.

Saat ditemui di Gedung KPK, komisioner Komisi Yudisial, Taufiqurrahman Syahuri, menegaskan akan memanggil Sarpin terkait dengan dugaan pelanggaran etika karena memenangkan gugatan praperadilan Budi Gunawan.

"Kemungkinan awal April (Sarpin) dipanggil. KY akan segera mengeluarkan sikap," tukasnya.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More